Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Ia pun menyebut persoalan impor beras seperti sebuah fenomena gunung es yang harus dicari solusi mendasarnya dengan segera.

"Persoalan impor tidak sesederhana yang dibayangkan. Tidak sekadar memenuhi angka pasokan atau stok pangan belaka. Masalah ini sejatinya merupakan cermin dari ketidaksiapan kita dan carut marut aspek mendasar kebijakan dan ketahanan pangan nasional kita," kata Zulkifli dalam konferensi pers bertajuk "Demokrasi Transaksional dan Ketergantungan Impor Pangan", Rabu (14/4/2021).

Pria yang akrab disapa Zulhas ini melihat persoalan impor beras diakibatkan lemahnya kebijakan pangan untuk petani.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk memetakan kebijakan pangan dengan baik mulai dari sistem pangan hingga permasalahan yang meliputinya.

"Perlu ada perencanaan yang sistematis dan terukur. Para petani harus didukung dengan teknologi terbaik, harga pupuk dikendalikan, dan lebih berpihak kepada para petani," ujarnya.

Di samping itu, lanjut dia, sistem pendukung kebijakan pangan juga harus bekerja. Dalam hal ini, dia meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut serta bekerja mendukung kebijakan pangan.

"Bulog berperan sebagai penyangga. Pemerintah sendiri memiliki prioritas membeli padi dari petani lokal," contoh Zulhas.

Jika ini dikerjakan dengan benar sesuai amanat Undang-Undang, kata dia, bukan tidak mungkin swasembada beras dan pengembangan produk pertanian lainnya akan tercapai.

Namun, ia mengatakan apabila swasembada tersebut belum terwujud, ada yang salah dari kebijakan pangan dan pertanian.

"Sehingga bangsa ini dipenuhi oleh produk pertanian impor dari luar yang mematikan petani lokal kita," ucapnya.

Ia pun mengaku merasa sedih melihat kenyataan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang pasokan berasnya relatif bergantung pada negara luar.

Padahal, sebut Zulhas, Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi lahan yang luas dan memiliki kekayaan alam yang tidak ada tandingannya.

"Sayangnya, kini justru petani kehilangan lahannya. Petani berubah menjadi buruh tani di negaranya sendiri," kata Zulhas.

Diketahui, isu impor beras sempat mencuat ke publik usai Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan latar belakang diputuskannya kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini.

Menurut dia, kebijakan tersebut lantaran didorong stok beras cadangan Bulog yang rendah.

Lutfi mengatakan, Bulog memiliki penugasan untuk menjaga stok cadangan beras atau iron stock sebesar 1 juta ton-1,5 juta ton setiap tahunnya.

Besaran angka stok itu merupakan prinsip dasar pemerintah sejak lama.

Cadangan beras diperlukan untuk kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar guna stabilisasi harga.

Adapun pengadaan beras oleh Bulog itu bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Jadi kalau memang ternyata penyerapan Bulog bagus, kita tidak perlu impor. Ada tahun-tahun kita tidak perlu impor, seperti saat 2019 dan 2020," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).

Namun, Presiden Jokowi pun menyampaikan pernyataan tegas soal rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada 2021.

Dalam pernyataannya, Jokowi memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga pertengahan tahun ini.

"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).