PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI-P Arif Wibowo mengatakan, pihaknya belum memperoleh informasi terkait rencana reshuffle atau pergantian kabinet.

Menurut Arif, Presiden Joko Widodo sebaiknya berkomunikasi dengan partai koalisi pendukung pemerintah. Terlebih jika menteri yang akan diganti berasal dari partai politik.

"Kita belum punya informasi yang pasti. Tapi menurut saya, presiden sebaiknya mengomunikasikan kepada partai-partai koalisi terutama apabila menyangkut person-person yang akan diganti itu berasal dari partai politik," kata Arif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Selain PDI-P, ada lima parpol lain yang tergabung dalam koalisi pendukung Pemerintahan Presiden Jokowi. Kelima parpol tersebut yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB dan PPP.

Kendati demikian, Arif menyadari bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Tetapi sejauh ini, tidak terkonfirmasi terkait rencana pergantian kabinet atau perombakan-perombakan dari struktur kabinet kita," kata Arif.

Arif menilai isu reshuffle baru berkembang di lingkungan Istana. Ia menambahkan, partainya berharap pergantian kabinet dapat menciptakan stabilitas politik.

Kabinet yang baru nantinya diharapkan dapat membantu kinerja presiden agar lebih efektif.

"Kita mendorong reshuffle kabinet menciptakan stabilitas politik yang lebih baik. Tidak menimbulkan gangguan dan tentu saja, memberikan daya dukung bagi kinerja presiden," ucap Arif.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut bahwa reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan pada pekan ini.

Wacana reshuffle menguat setelah rencana peleburan Kemendikbud dan Kemenristek serta dibentuknya Kementerian Investasi.

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Namun, Ngabalin belum dapat menyampaikan detail mengenai waktu pelaksanaan reshuffle.