Salin Artikel

Banyak Tokoh Elektabilitasnya Tinggi, Isu Presiden 3 Periode Dinilai Tak Perlu Ditakuti

Terdapat beberapa kategori dalam survei yang dilakukan KedaiKOPI pada 29 Maret hingga 4 April 2021.

Kategori tersebut antara lain kategori elektabilitas terbuka kategori tokoh ekonomi, partai politik, non partai politik, tokoh anti-korupsi, hingga oposisi.

Pada tiap-tiap kategori, pertanyaan yang dimunculkan adalah siapa tokoh yang layak menjadi Presiden di tahun 2024.

Hasilnya, tiap-tiap kategori memiliki tokohnya masing-masing yang dipilih responden untuk menjadi presiden pada Pilpres 2024.

Menanggapi hal tersebut Pengamat politik Universitas Paramadina, sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio, menyebutkan bahwa begitu banyaknya tokoh di Indonesia yang dipandang masyarakat untuk menjadi presiden pada 2024 menunjukan bahwa isu perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak perlu ditakuti.

"Enggak perlu takut ada isu (presiden) tiga periode, karena banyak kok pemimpin di Indonesia, enggak akan kurang. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri pemimpin yang itu-itu saja," kata Hendri dalam Peluncuran Hasil Survei Calon Pemimpin 2024 yang diadakan KedaiKOPI, Senin (12/4/2021).

Hendri juga menyebutkan bahwa isu penambahan masa jabatan presiden itu tidak baik untuk Presiden Joko Widodo.

Ia menilai bahwa Jokowi sendiri tidak setuju dengan isu yang berkembang tersebut.

"Lagi pula wacana tiga periode kasihan Pak Jokowi, kan kita-kita ini banyak yang tidak setuju ada tiga periode presiden. Saya juga yakin Pak Jokowi juga tidak setuju, karena Pak Jokowi adalah kita, semoga tidak berubah slogan itu," ucapnya.

Adapun hasil survei KedaiKOPI dilakukan dengan melibatkan 1.260 responden dari 34 provinsi di Indonesia.


Berikut beberapa hasil setiap kategori dari survei KedaiKOPI:

Kategori elektabilitas terbuka:

1. Prabowo Subianto : 24,5 persen

2. Joko Widodo: 18,5 persen

3. Ganjar Pranowo: 16 persen

4. Ridwan Kamil: 13,3 persen

5. Anies Baswedan: 12 persen

Kategori elektabilitas ekonom:

1. Gita Wirjawan: 18,3 persen

2. Muhammad Chatib Basri: 18,3 persen

3. Rizal Ramli: 17,1 persen

4. Perry Wajiyo: 8 persen

5. Rhenald Khasali: 7,8 persen

Kategori elektabilitas tokoh parpol:

1. Airlangga Hartanto: 17.6 persen

2. Prabowo Subianto: 15,6 persen

3. Sandiaga Uno: 13,7 persen

4. Puan Maharani: 9,6 persen

5. Muhaimin Iskandar: 9,6 persen

Kategori elektabilitas tokoh antikorupsi:

1. Novel Baswedan: 27,1 persen

2. Bambang Widjojanto: 11,3 persen

3. Febri Diansyah: 9,4 persen

4. Sudiman Said: 9,0 persen

5. Firli Bahuri: 8,8 persen

Kategori elektabilitas tokoh oposisi:

1. Gatot Nurmantyo: 13,7 persen

2. Rocky Gerung: 13,7 persen

3. Rizal Ramli: 12,6 persen

4. Refly Harun: 12,4 persen

5. Mardani Ali Sera: 11,6 persen

Kategori elektabilitas tokoh non parpol:

1. Susi Pudjiastuti: 30,9 persen

2. Gatot Nurmantyo: 14,1 persen

3. Abraham Samad: 14,0 persen

4. Rizal Ramli: 11,9 persen

5. Jusuf Kalla: 10,6 persen

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/13/12074271/banyak-tokoh-elektabilitasnya-tinggi-isu-presiden-3-periode-dinilai-tak

Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke