AHY: Kami Tak Pernah Menuduh Pemerintah Terlibat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya tak pernah menuding pemerintah terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan partai.

"Sejak awal, kami tidak pernah menuduh. Saya secara pribadi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bertanggung jawab bahwa kami tidak pernah menuding siapa pun. Justru kami mengingatkan," kata AHY dalam program Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (7/4/2021) malam.

Pernyataan itu ia sampaikan untuk merespons pertanyaan jurnalis senior Harian Kompas Budiman Tanuredjo soal kekecewaan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly terhadap Partai Demokrat.

Menurut Budiman, Yasonna seolah dongkol karena Partai Demokrat menuding pemerintah tidak objektif dalam menangani polemik Partai Demokat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

AHY pun mengklarifikasi bahwa pihaknya justru bermaksud mengingatkan pemerintah atas kemelut yang terjadi di Demokrat dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

AHY merasa berhak mengingatkan kepada pemerintah bahwa partainya tengah terancam.

"Warga negara boleh dong berharap agar negaranya adil, agar hukum ditegakkan secara tepat, tidak tebang pilih dan tidak memihak kepada salah satu kubu," ujarnya.

"Terlebih, ketika kita lihat lagi sejarahnya ke belakang. Memang rata-rata KLB itu disahkan, diterima begitu. Tolong dicek sendiri faktanya seperti apa," sambung dia.

Lantas, AHY merasa perlu menyuarakan apa yang terjadi dengan partainya kepada publik, termasuk pemerintah.

Langkah itu ditempuh karena AHY meyakini kebenaran konstitusi partainya.

"Kami juga hadirkan dengan bukti-bukti dan fakta yang aktual. Jadi dengan kecepatan tadi, justru kita bisa mencegah sesuatu yang lebih buruk. Walaupun tidak bisa mencegah KLB di Deli Serdang," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, AHY mengapresiasi keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menolak pengesahan permohonan kubu pendukung Moeldoko.

Pasca-kongres luar biasa (KLB) yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, kubu Moeldoko mengajukan perubahan AD/ART dan kepengurusan partai.

Menurut AHY, keputusan tersebut membuktikan bahwa pemerintah sudah berkomitmen mendudukkan perkara Partai Demokrat secara objektif.

"Dan tetap berpihak pada konstitusi," ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, Yasonna menyesalkan tudingan sejumlah pihak yang menyebut pemerintah terlibat dalam konflik di Partai Demokrat.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ikut campur tangan terhadap munculnya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat.

"Kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah menyatakan campur tangan memecah belah partai politik," kata Yasonna dalam konferensi pers, Rabu (31/3/2021) siang.