Buka Rakernas KKP, Menteri Trenggono: Saya Ingin KKP Berkontribusi Besar bagi Perekonomian Nasional

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta seluruh jajarannya agar membawa semangat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pulih kembali.

"Saya ingin membawa KKP ini rebound agar sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan," jelasnya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KKP Tahun 2021 di Hotel Pullman Bandung, Senin (5/4/2021)

Adapun Rakernas KKP tersebut berlansung dari 5-6 April 2021.

Pada kesempatan tersebut, Trenggono menyampaikan kembali langkah terobosan dalam pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan.

Dia menjelaskan, pihaknya memiliki tiga program terobosan KKP pada 2021 hingga 2024.

Pertama, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Berdasarkan data, produksi perikanan tangkap laut 2019 sebesar 6,98 juta ton. Menurutnya, masih terbuka peluang pemanfaatan sebesar 3,05 juta ton dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya ikan.

Kedua, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan.

“Ketiga, pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal," jelasnya.

Trenggono mengatakan, peningkatan tata kelola perikanan tangkap akan dibarengi dengan perbaikan tata cara pemungutan PNPB yang semula dilakukan dengan cara praproduksi menjadi pascaproduksi.

"Diharapkan dengan skema baru itu sektor perikanan tangkap kita ditargetkan akan mampu memberikan kontribusi PNBP kepada negara yang diperkirakan sebesar Rp 12 triliun pada 2024," terangnya.

Dia menambahkan, kontribusi PNBP pada akhirnya disiapkan untuk dimanfaatkan kembali demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan nelayan.

"Yang dimaksud nelayan di sini adalah baik nelayan tradisional maupun nelayan anak buah kapal (ABK),” sebutnya.

Adapun, perlindungan yang dimaksud, yakni pemberian asuransi kesehatan, kecelakaan, dan jaminan hari tua, serta pembangunan Kampung Nelayan Maju, Bantuan Sarana dan Diversifikasi Usaha, dan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan, dan lainnya.

Dalam rangka mencapai target peningkatan PNBP, Trenggono juga menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan bersama-sama pemerintah daerah.

Langkah-langkah tersebut, antara lain menyelesaikan regulasi dengan melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP dan mempercepat penyelesaian turunan PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 27 Tahun 2021, sebagai tindak lanjut dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yakni melengkapi sarana dan prasarana untuk kesiapan pelabuhan perikanan dalam melakukan pendataan hasil pendaratan ikan,” ungkapnya.

Langkah berikut, meningkatkan jumlah dan kapasitas syahbandar, operator informasi teknologi, enumerator, dan pengawas perikanan, menuntaskan pendataan Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) pada 2022, dan meningkatkan kualitas data produksi di seluruh tempat pendaratan ikan.

“Serta, meningkatkan kapasitas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui teknologi pengawasan yang andal," jelas Trenggono.

Komitmen menjaga sumber daya kelautan dan perikanan

Lebih lanjut, Trenggono juga menyebutkan komitmen Indonesia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Hal itu pun telah diamanahkan dalam Pertemuan 14 kepala negara/pemerintahan dalam forum High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-14 (life below water).

Langkah itu dilakukan melalui peningkatan produksi di sektor perikanan tangkap yang tentunya akan memperhatikan keberlangsungan ekologi maupun lingkungan.

Untuk itu, KKP akan menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714 sebagai kawasan spawning and nursery ground.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada komoditas unggulan untuk tumbuh dan berkembangbiak, sehingga dapat menjadi sumber penghidupan dan pangan Indonesia dan dunia.

Di sisi lain, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Yusuf berharap Menteri Trenggono dapat menyediakan waktu untuk dialog interaktif seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan di seluruh daerah untuk mendengar masukan, saran dan pendapat terkait program terobosan KKP kedepan.

"Dalam hal ini, kontribusi saran dan masukan dari pemerintah daerah sangat penting sebagai harmoni dalam membangun sektor kelautan dan perikanan," ucapnya mewakili Sekretaris Jenderal Antam Novambar.

Rakernas KKP Tahun 2021 ini juga dihadiri sejumlah pejabat kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta dinas kelautan dan perikanan provinsi dan kabupaten/kota.