Eks Mensos Juliari Batubara dkk Segera Disidang

Juliari merupakan tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial Covid-19 untuk Wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

"Tim penyidik melaksanakan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada tim JPU dengan tersangka JPB (Juliari Peter Batubara)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis.

Selain Juliari, KPK juga melimpahkan berkas perkara dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Ali mengatakan, selama proses penyidikan telah diperiksa saksi sebanyak 68 orang saksi, di antaranya pejabat di lingkungan Kemensos, anggota DPR, dan dari berbagai pihak swasta yang menjadi vendor dalam pelaksanaan kegiatan Bansos dimaksud.

"Berkas perkara masing-masing tersangka sebelumnya telah dinyatakan lengkap oleh tim JPU," ucap Ali.

Penahanan mereka, kata Ali, kemudian dilanjutkan dan menjadi kewenangan JPU,

Ketiganya ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 20 April 2021.

Adapun Juliari Batubara ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Matheus Joko Santoso ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan Adi Wahyono di Rutan Polres Jakarta Pusat.

"Dalam waktu 14 hari kerja, tim JPU segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke PN Tipikor," kata Ali.

"Persidangan diagendakan di PN Tipikor Jakarta Pusat," ucap dia.

Sementara itu, pemberi suap dalam kasus ini yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja yang saat ini sudah berstatus terdakwa.

Harry Van Sidabukke yang berprofesi sebagai konsultan hukum didakwa menyuap Juliari, Adi, dan Matheus sebesar Rp 1,28 miliar karena membantu penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude (MHS) sebagai penyedia bansos sembako Covid-19 sebanyak 1.519.256 paket.

Sedangkan Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja didakwa menyuap Juliari, Adi, dan Matheus senilai Rp1,95 miliar karena menunjuk Ardian melalui PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos sembako tahap 9, 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115.000 paket.

Atas perbuatannya, Harry dan Ardian dikenakan Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.