Salin Artikel

Pengamat: Sebaiknya Moeldoko Mundur dari Jabatan KSP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Moeldoko sebaiknya mundur dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), setelah pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).

Dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada awal Maret lalu, Moeldoko ditunjuk sebagai ketua umum Partai Demokrat. KLB digelar oleh kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Harusnya, demi Indonesia, kan Pak Moeldoko sering ngomong begitu, demi Presiden, sebaiknya beliau mengundurkan diri," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/3/2021).

Jika tidak mundur, ia menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle agar Moeldoko tidak menjadi beban politik bagi pemerintah.

Hendri menuturkan, sebagai KSP dan berada di lingkaran dekat Jokowi, Moeldoko semestinya memberikan pertimbangan dan gambaran situasional politik.

Namun, Moeldoko nyatanya terjebak dalam manuver politik yang dilakukan oleh sejumlah kader Partai Demokrat yang menggelar KLB.

Padahal, menurut Hendri, Moeldoko seharusnya memerhatikan fakta sosial dan hukum terkait kondisi Demokrat sebelum menerima mandat sebagai ketua umum versi KLB.

"Sangat riskan posisinya Pak Jokowi karena memiliki kepala Kantor Staf Kepresidenan yang analisisnya terhadap situasi kondisi perpolitikan kurang tepat, terbukti terbuai beliau dengan buaian para kader Demokrat di KLB Sibolangit," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Permohonan itu diajukan kubu Moeldoko setelah menggelar KLB.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Menkumham Yasonna Laoly, saat memberikan keterangan pers, Rabu (31/3/2021).

Kubu kontra-AHY menyerahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan susunan kepengurusan partai hasil KLB ke Kemenkumham.

Sementara, AHY juga sudah menyerahkan sejumlah dokumen untuk membuktikan penyelenggaraan KLB tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang disahkan pemerintah.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/31/19030761/pengamat-sebaiknya-moeldoko-mundur-dari-jabatan-ksp

Terkini Lainnya

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

Nasional
Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Nasional
MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan 'Cawe-cawe' Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan "Cawe-cawe" Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

Nasional
MK: Tak Ada Masalah soal Keterpenuhan Syarat Gibran sebagai Cawapres

MK: Tak Ada Masalah soal Keterpenuhan Syarat Gibran sebagai Cawapres

Nasional
Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Nasional
MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

Nasional
MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

Nasional
MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke