Salin Artikel

Rencana Pemerintah, Bandara Kertajati untuk Penerbangan Haji, Umrah, hingga Perawatan Pesawat

Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar bandara tersebut difungsikan sebagai lokasi pemberangkatan jemaah haji dan umrah wilayah Jawa Barat dan sebagian area Jawa Tengah.

Instruksi itu disampaikan Jokowi melalui rapat terbatas yang digelar bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/3/2021).

"Pak Presiden mengarahkan juga bahwa nanti paling tidak umrah dan haji semua warga Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian timur itu kita konsentrasikan di Kertajati," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selepas rapat terbatas.

Menindaklanjuti rencana tersebut, pemerintah berjanji segera memperbaiki akses warga menuju dan dari Kertajati.

Ditargetkan, pembangunan jalan Tol Cisumdawu yang menghubungkan Bandung dengan Kertajati rampung pada Desember 2021.

"Artinya pergerakan penumpang di Kertajati akan menjadi lebih baik pada saat setelah Desember 2021," ujar Budi.

Selain difungsikan sebagai lokasi pemberangkatan jemaah haji, rencananya, Bandara Kertajati juga dimanfaatkan untuk kegiatan maintenance, repair, and overhaul (MRO) atau perawatan pesawat milik TNI.

Terkait rencana ini, kata Budi, pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.

"Kami sudah berdiskusi dengan panglima TNI, KSAU (kepala staf TNI Angkatan Udara) untuk memanfaatkan kegiatan MRO atau perawatan pesawat pesawat milik TNI di mana TNI dan GMF sudah melakukan koordinasi, bahkan GMF (Garuda maintenance facility) sudah melakukan liason untuk memperbaiki pesawat-pesawat yang bermerek dari USA," kata dia. 

Bahkan, sebagaimana arahan Jokowi, Bandara Kertajati akan digunakan sebagai lokasi perawatan pesawat-pesawat milik instansi negara lainnya, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (Basarnas), hingga Kementerian Perhubungan.

Ke depan, diharapkan bandara ini juga dapat difungsikan sebagai lokasi perawatan pesawat privat yang selama ini dilakukan di luar negeri.

"Oleh karenanya kita akan segera bangun dan kita akan kembangkan pada lahan-lahan yang sudah dimiliki, dan ini akan kita lakukan dengan cepat," kata Budi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/29/17464671/rencana-pemerintah-bandara-kertajati-untuk-penerbangan-haji-umrah-hingga

Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke