Salin Artikel

IDI Minta Pemerintah Tahan Kebijakan yang Berpotensi Naikkan Risiko Penularan Virus Corona

Hal itu disampaikan Slamet, menyusul angka pasien Covid-19 yang terus meningkat.

"Pemerintah jangan aneh-aneh dululah. Sebaiknya menahan kebijakan-kebijakan yang berisiko dapat meningkatkan penularan Covid-19," jelasnya pada Kompas.com, Rabu (24/3/2021).

Slamet khawatir, angka penurunan penyebaran virus corona saat ini hanya sementara.

Sabab dalam pengamatan Slamet, beberapa kasus penyebaran corona kembali tinggi di beberapa negara Eropa.

"Di beberapa negara Eropa seperti Finlandia, Prancis, dan German kasus (penularan Covid-19) juga kembali meningkat. Belajar dari situ, kita semestinya waspada. Jangan-jangan penurunan jumlah kasus penularan Covid-19 di Indonesia hanya mereda sementara," paparnya.

Slamet berharap pemerintah baru mengeluarkan kebijakan tentang event, sekolah tatap muka, dan mudik setelah kasus penularan Covid-19 menurun.

"Jadi lebih baik pemerintah menahan kebijakan itu dulu. Agar kasus infeksi Covid-19 menurun. Paling tidak setelah kasus dibawah 1.000 per hari, baru kebijakan bisa dijalankan," pungkasnya.

Sebagai informasi berdasarkan data pemerintah hari ini total kasus kematian akibat Covid-19 di Tanah Air mencapai 39.983.

Angka itu bertambah setelah hari ini terdapat 118 pasien tutup usia.

Data yang sama menunjukan, terdapat 5.227 kasus positif virus Corona hari ini.

Dengan demikian jumlah total kasus Covid-19 mencapai angka 1.476.452 kasus sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020.

Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adi Sasmito meminta pemerintah daerah yang wilayahnya alami peningkatan kasus kematian untuk melakukan pembenahan penanganan pasien positif corona.

Wiku mengatakan penekanan angka kematian ditentukan oleh kecepatan melakukan upaya 3T.

"Kecepatan deteksi melalui testing dan kecepatan perawatan atau treatment," sebut Wiku dihubungi Kompas.com.

Adapun penambahan kasus kematian terjadi di 5 provinsi di Indonesia.

Yaitu Provinsi Jawa Timur dengan penambahan kasus kematian per minggu mencapai 168 kasus.

Disusul oleh Banten dengan 54 kasus, Lampung naik 13 kasus, Sulawesi Tengah naik 9 kasus dan Jambi sebanyak 8 kasus.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/24/18104631/idi-minta-pemerintah-tahan-kebijakan-yang-berpotensi-naikkan-risiko

Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke