Salin Artikel

Pengamat: Presiden Jokowi Jangan Pura-pura Tak Tahu soal Impor Beras, Ambil Sikap Tegas!

Menurut dia, Presiden Jokowi yang membawahi para menteri yang berselisih soal impor beras, semestinya bisa mengambil sikap tegas untuk menyetop rencana impor beras bila benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat.

“Presiden seharusnya bersikap tegas. Tidak baik berpura-pura tidak tahu atas apapun yang dilakukan oleh para bawahannya di lingkaran kekuasaannya. Presiden seharusnya cepat tanggap, bukan justru mendiamkan polemik kebijakan impor yang jelas-jelas tidak berfaedah bagi kaum petani,” kata Umam kepada Kompas.com.

Ia menilai Jokowi seperti enggan berhadapan dengan kekuatan elite di lingkaran kekuasaan yang mereguk untung dari impor beras.

Umam pun menyayangkan sikap Jokowi yang lamban dalam menyikapi impor beras dan baru bersikap jika posisi politiknya terpojok.

Menurut dia, saat ini masyarakat khususnya petani membutuhkan ketegasan sikap Jokowi untuk segera menghenatikan rencana impor beras.

Umam menuturkan jika tak segera menghentikan rencan impor beras, masyarakat justru akan menilai janji kampanye Jokowi soal swasembada pangan hanya isapam jempol.

“Artinya, janji-janji politik tentang kedaulatan pangan, berdikari di atas kaki sendiri, semua itu tak lebih dari sekadar jargon-jargon politik yang hampa makna,” ujar Umam.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.

Meski diprediksi akan terjadi kenaikan produksi beras sepanjang Januari hingga April 2021, Lutfi menyebut hal itu baru bersifat ramalan.

Menurut Lutfi, masih mungkin ada kenaikan atau penurunan produksi beras tersebut mengingat kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.
Namun rencana impor beras ditentang oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Menurut Buwas, sapaan akarabnya, Bulog saat ini justru masih menyimpan stok beras impor tahun lalu dan belum tersalurkan seluruhnya ke masyarakat.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/24/13493301/pengamat-presiden-jokowi-jangan-pura-pura-tak-tahu-soal-impor-beras-ambil

Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke