Salin Artikel

Kritik Mendag soal Impor Beras, Sekjen PBB Sarankan Lutfi Belajar dari Jokowi

Melalui Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor mengatakan, PBB melihat sikap Lutfi itu justru mengabaikan masukan dari menteri terkait dan para kepala daerah yang wilayahnya menjadi sentra produksi pangan.

"Partai Bulan Bintang menolak keras impor beras oleh Kementerian Perdagangan. Akan sangat bijak jika Kementerian Perdagangan menerima masukan dan mendengarkan aspirasi kepala daerah, sebelum mengambil kebijakan impor beras ini," kata Afriansyah Noor dalam keterangan tertulis, Senin (22/3/2021) seperti dikutip Antara.

Dia juga menyayangkan sikap Lutfi yang dinilai ngotot untuk mengimpor beras meski diiringi dengan penolakan dari sejumlah pihak.

Tak setuju terhadap kebijakan tersebut, Afriansyah mengusulkan agar Lutfi belajar dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, Presiden Jokowi selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru kemudian mengambil keputusan.

"Saya harap Pak Presiden Jokowi batalkan impor beras ini dan mulai melalukan penyerapan hasil panen, terutama peranan Bulog yang sangat dibutuhkan," ujar dia. 

Afriansyah juga mengomentari persoalan politik pangan nasional saat ini. Menurut dia, politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari.

Oleh karena itu, dia meminta semua pihak tidak mengorbankan petani dengan cara membuat kebijakan impor sesaat yang di dalamnya sarat kepentingan pemburu rente.

"Sebaiknya, pemerintah pusat mengutamakan penyerapan gabah lokal dahulu. Belum impor saja harga gabah sudah turun. Kami minta pemerintah fokus penyerapan. Kasihan petani, pupuk sudah sulit, ketika panen harga turun," ucap dia.

Afriansyah juga mengatakan, jika kebijakan impor beras karena adanya darurat bencana, hal tersebut tak jadi masalah.

Ia pun mengizinkan kebijakan tersebut perlu dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan daerah di suatu keadaan darurat.

"Tetapi harus dijelaskan secara detail agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Ini kan sudah masuk musim panen," ujar dia.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.

Meski diprediksi akan terjadi kenaikan produksi beras sepanjang Januari hingga April 2021, Lutfi menganggapnya hanya sebuah ramalan.

Lutfi mengungkapkan bahwa masih mungkin ada kenaikan atau penurunan produksi beras tersebut mengingat kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.

Selain itu, kata  dia, cadangan beras impor tidak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya, tapi ketika terjadi kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar untuk stabilisasi harga.

"Kalau pun misalnya angka ramalannya memang bagus, tapi harga naik terus, itu kan mengharuskan intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga itu stabil," kata Lutfi dalam konferensi pers daring, Senin (15/3/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/12543201/kritik-mendag-soal-impor-beras-sekjen-pbb-sarankan-lutfi-belajar-dari-jokowi

Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke