Pengamat: Wacana Presiden Tiga Periode Tidak Mudah Terwujud

Menurut Refly, perubahan konstitusi biasanya dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa yang menyebabkannya menjadi perlu. Sementara itu, saat ini tidak ada situasi kegentingan untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

"Indonesia misal, reformasi konstitusi terjadi saat tumbangnya rezim Soeharto. Karena itu saya lihat walaupun patut mengkhawatirkannya, ada faktor-faktor yang menjadikannya tidak mudah," kata Refly dalam diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (20/3/2021).

Selain itu, ia mengatakan partai politik di lingkaran kekuasaan belum tentu bisa kompak terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini.

Refly mengatakan, masing-masing partai politik memiliki kepentingan sendiri-sendiri untuk mengusung calon presiden di 2024. Ia mencontohkan Partai Gerindra dan Partai Golkar.

"Misal, kalau agenda itu didorong, apakah Gerindra mau? Karena Gerindra dengan Prabowo Subianto pasti berpikir, ini saatnya karena tidak ada lagi pesaing yang menjegal dua kali. Kemudian, Airlangga Hartarto bahkan sudah bersafari dengan partai politik untuk menjajaki 2024," tuturnya.

Karena itu, menurut Refly, berbagai kepentingan para elite politik ini juga jadi tantangan dalam merealisasikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Isu jabatan presiden tiga periode ini sebelumnya diembuskan oleh pendiri Partai Ummat Amien Rais.

Ia menyebut ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal perubahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Namun, Presiden Joko Widodo kemydian membantah tudingan tersebut. Jokowi menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk menjabat selama tiga periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Selain itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, tidak ada pembahasan di internal MPR untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur soal masa jabatan presiden.