Meskipun melibatkan Kepala Staf Kepresidenan, kata Ngabalin, hal itu menjadi persoalan Moeldoko pribadi.
"Kalau masalah internal apa urusannya presiden harus sampai ke sana? Masih banyak yang harus presiden urus," kata Ngabalin kepada Kompas.com, Selasa (16/3/2021).
Ngabalin menegaskan bahwa manuver Moeldoko di Partai Demokrat merupakan keputusan pribadi. Tak ada komunikasi antara Moeldoko dan Presiden terkait hal ini.
Langkah Moeldoko itu, kata Ngabalin, menjadi hak politik individu yang tak bisa diganggu gugat.
Hingga saat ini pun Presiden Jokowi tak punya wacana untuk mencampuri urusan Moeldoko. Ngabalin yakin mantan Panglima TNI itu bisa menyelesaikan urusan pribadinya.
"Bahwa nanti Presiden punya pandangan dan pikirian yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan mengangkat dan memberhentikan pembantunya itu tentu hak prerogatif presiden," kata Ngabalin.
Meski telah menyatakan diri sebagai Ketua Umum Demokrat kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, kata Ngabalin, hingga saat ini Moeldoko masih menjalankan tugasnya seperti biasa sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Moeldoko masih datang ke kantornya dan bekerja tanpa ada gangguan.
"Enggak ada urusannya terganggu. Ini urusan internal, urusan yang tidak bisa orang lain melakukan, ya memang mereka punya urusan-urusan, namanya juga orang berpolitik pribadi," kata Ngabalin.
Untuk diketahui, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu kontra AHY periode 2021-2025.
Penetapan Moeldoko sebagai ketua umum digelar melalui KLB Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
"Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko saat menyampaikan sambutan di KLB melalui sambungan telepon, Jumat.
Sejak saat itu, banyak pihak yang mendorong agar Presiden Jokowi menegur atau bahkan mengevaluasi Moeldoko.
Namun, hampir dua pekan dinamika ini bergulir, tak nampak tanda-tanda Jokowi hendak memberikan tanggapan atas manuver mantan Panglima TNI itu.\
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/16/16273891/jokowi-bungkam-soal-moeldoko-ksp-masih-banyak-yang-harus-presiden-urus
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & Ketentuan