Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Salin Artikel

Jokowi Bungkam soal Moeldoko, KSP: Masih Banyak yang Harus Presiden Urus

Meskipun melibatkan Kepala Staf Kepresidenan, kata Ngabalin, hal itu menjadi persoalan Moeldoko pribadi.

"Kalau masalah internal apa urusannya presiden harus sampai ke sana? Masih banyak yang harus presiden urus," kata Ngabalin kepada Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Ngabalin menegaskan bahwa manuver Moeldoko di Partai Demokrat merupakan keputusan pribadi. Tak ada komunikasi antara Moeldoko dan Presiden terkait hal ini.

Langkah Moeldoko itu, kata Ngabalin, menjadi hak politik individu yang tak bisa diganggu gugat.

Hingga saat ini pun Presiden Jokowi tak punya wacana untuk mencampuri urusan Moeldoko. Ngabalin yakin mantan Panglima TNI itu bisa menyelesaikan urusan pribadinya.

"Bahwa nanti Presiden punya pandangan dan pikirian yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan mengangkat dan memberhentikan pembantunya itu tentu hak prerogatif presiden," kata Ngabalin.

Meski telah menyatakan diri sebagai Ketua Umum Demokrat kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, kata Ngabalin, hingga saat ini Moeldoko masih menjalankan tugasnya seperti biasa sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Moeldoko masih datang ke kantornya dan bekerja tanpa ada gangguan.

"Enggak ada urusannya terganggu. Ini urusan internal, urusan yang tidak bisa orang lain melakukan, ya memang mereka punya urusan-urusan, namanya juga orang berpolitik pribadi," kata Ngabalin.

Untuk diketahui, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu kontra AHY periode 2021-2025.

Penetapan Moeldoko sebagai ketua umum digelar melalui KLB Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko saat menyampaikan sambutan di KLB melalui sambungan telepon, Jumat. 

Sejak saat itu, banyak pihak yang mendorong agar Presiden Jokowi menegur atau bahkan mengevaluasi Moeldoko.

Namun, hampir dua pekan dinamika ini bergulir, tak nampak tanda-tanda Jokowi hendak memberikan tanggapan atas manuver mantan Panglima TNI itu.\

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/16/16273891/jokowi-bungkam-soal-moeldoko-ksp-masih-banyak-yang-harus-presiden-urus

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Pertanyakan Keppres Biaya Haji yang Tak Kunjung Diterbitkan Pemerintah

Anggota DPR Pertanyakan Keppres Biaya Haji yang Tak Kunjung Diterbitkan Pemerintah

Nasional
Bertemu Jokowi di Istana, Lenis Kogoya Sampaikan Dukungan untuk Prabowo Capres

Bertemu Jokowi di Istana, Lenis Kogoya Sampaikan Dukungan untuk Prabowo Capres

Nasional
Bawaslu: Apapun Berupa Lambang Partai di Tempat Ibadah Tak Diperkenankan

Bawaslu: Apapun Berupa Lambang Partai di Tempat Ibadah Tak Diperkenankan

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Nasdem Tertinggi dalam Sejarah, Efek Deklarasi Anies Capres

Survei Indikator: Elektabilitas Nasdem Tertinggi dalam Sejarah, Efek Deklarasi Anies Capres

Nasional
Menagih Pertanggungjawaban Korporasi Menekan Hoaks

Menagih Pertanggungjawaban Korporasi Menekan Hoaks

Nasional
Mahfud Disebut Bermain Politik jika Tak Tuntaskan soal Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu

Mahfud Disebut Bermain Politik jika Tak Tuntaskan soal Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu

Nasional
Istri Pamer Kekayaan, Pegawai Ditjen Hubla Rizki Alamsyah Mengaku 'Cuma' Punya Rp 1,48 M

Istri Pamer Kekayaan, Pegawai Ditjen Hubla Rizki Alamsyah Mengaku "Cuma" Punya Rp 1,48 M

Nasional
Golkar Akui Pertemuan Airlangga dan Surya Paloh Perdalam Kemungkinan Koalisi Besar

Golkar Akui Pertemuan Airlangga dan Surya Paloh Perdalam Kemungkinan Koalisi Besar

Nasional
Soal Penyanderaan Pilot Susi Air, Lenis Kogoya Minta Kelompok Egianus Hentikan Kekerasan di Papua

Soal Penyanderaan Pilot Susi Air, Lenis Kogoya Minta Kelompok Egianus Hentikan Kekerasan di Papua

Nasional
Tingkat Kepercayaan ke Polri Meningkat, Kompolnas: Harus Jadi Pemicu untuk Semakin Baik

Tingkat Kepercayaan ke Polri Meningkat, Kompolnas: Harus Jadi Pemicu untuk Semakin Baik

Nasional
Evaluasi Mudik Lebaran Tiap Tahun yang Tidak Pernah Selesai dari Masalah

Evaluasi Mudik Lebaran Tiap Tahun yang Tidak Pernah Selesai dari Masalah

Nasional
Kejagung Perpanjang Masa Tahanan 5 Tersangka Kasus Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo

Kejagung Perpanjang Masa Tahanan 5 Tersangka Kasus Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo

Nasional
Jawab Tantangan Mahfud, Benny K Harman: Saya Pasti Datang

Jawab Tantangan Mahfud, Benny K Harman: Saya Pasti Datang

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Turun, Gerindra hingga Nasdem Naik Tajam

Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Turun, Gerindra hingga Nasdem Naik Tajam

Nasional
KPK Disebut Jarang Tangani Kasus Besar oleh Dewas, Firli: Terima Kasih atas Penilaiannya

KPK Disebut Jarang Tangani Kasus Besar oleh Dewas, Firli: Terima Kasih atas Penilaiannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke