Salin Artikel

PPP Usul Pilkada Serentak Digelar Desember 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PPP Nurhayati Monoarfa mengusulkan, agar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dapat dilaksanakan pada Desember 2024.

Anggota Komisi II itu menilai, perlu ada jeda waktu yang layak antara pelantikan anggota DPR, DPD, dan DPRD; pelantikan presiden dan wakil presiden; serta pelantikan menteri di bawah presiden dan wakil presiden baru, dengan penyelenggaraan kampanye dan pencoblosan pilkada serentak 2024.

"Jika diadakan pada November 2024, maka kebutuhan adanya jarak waktu yang layak tersebut tidak bisa kita penuhi," kata Nurhayati dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3/2021).

Secara spesifik, PPP mengusulkan agar hari pemungutan suara Pilkada serentak 2020 diadakan pada Rabu (11/12/2024).

"Dengan demikian, masih ada jarak waktu 2 pekan untuk melakukan cooling down dan mempersiapkan dan mengkondisikan pengamanan Natal, 25 Desember 2024," ujar Nurhayati.

Lebih jauh, ia mengusulkan, agar tahapan pilkada serentak dapat dimulai pada 2023.

Namun sebagai catatan, daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT) disiapkan dan ditetapkan sebagai satu paket keputusan DPS dan DPT Pemilihan Legislatif dan Presiden 2024.

Lalu, pengajuan pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 dilakukan sebelum penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2024, merujuk pada perhitungan komposisi kursi DPRD hasil Pileg 2019.

"Membasiskan diri pada hasil Pileg 2024 sama sekali tak mungkin," kata dia.

Selanjutnya, ia mengusulkan agar pendaftaran hingga penetapan pasangan calon Pilkada 2024 dilakukan dalam rentang waktu Agustus-September 2024.

Dengen demikian, awal November hingga 7 Desember 2024 digunakan unutk kegiatan kampanye Pilkada sedangkan 8-10 Desember 2024 menjadi masa tenang.

Ia mengingatkan, penyelenggaran pileg, pilpres, dan pilkada dalam satu tahun yang sama akan dilakukan pertama kali pada 2024 mendatang. Oleh sebab itu, seluruh tahapannya harus disiapkan sebagai satu paket yang terintegrasi.

"Tahapan ketiganya harus dilakukan dalam rentang waktu yang sangat panjang; jauh lebih panjang dibandingkan dengan rentang waktu yang kita sediakan untuk tahapan pileg, pilpres maupun pilkada serentak selama ini," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan, hari pemungutan suara Pileg dan Pilpres 2024 akan digelar pada 14 Febuari 2024 atau pada 6 Maret 2024 sedangkan hari pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar 13 November 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/16/14473061/ppp-usul-pilkada-serentak-digelar-desember-2024

Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke