Salin Artikel

Lihat Perkembangan, Pemerintah Belum Tentukan Keterlibatan Penonton di PON XX

Perhelatan kedua ajang itu bakal disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Namun, hingga saat ini detailnya masih dalam pembahasan.

"Tentu ada pertanyaan akan seperti apa pelaksanaannya. Kita akan lihat perkembangannya nanti apakah ini akan dilaksanakan tanpa penonton, atau penonton terbatas, atau dalam kapasitas normal," kata Zainudin usai rapat terbatas bersama presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Zainudin menyebut, ihwal protokol kesehatan ini akan dipelajari pemerintah dari Olimpiade Tokyo yang rencananya dihelat dalam beberapa bulan mendatang.

Pemerintah meyakini bahwa protokol kesehatan pencegahan virus amat penting dan harus dilakukan dengan disiplin.

Untuk memastikan pencegahan penularan virus kata Zainudin, dilakukan vaksinasi Covid-19 untuk para atlet, pelatih, hingga tenaga pendamping sejak 26 Februari lalu.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, vaksinasi juga akan menyasar ke masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi perhelatan PON dan Peparnas.

Ditargetkan, program vaksinasi ini selesai pada awal Oktober mendatang sehingga gelaran PON dan Peparnas dapat berjalan dengan baik.

"Dan kalau dilihat dari perjalanan pelaksanaan kegiatan vaksinasi saya kira saya juga optimis bahwa nanti pada saatnya itu sudah tervaksin semuanya," ujar Zainudin.

Zainudin menambahkan, dalam rapat terbatas Presiden memastikan bahwa tak ada lagi penundaan PON XX maupun Peparnas XVI.

Kedua ajang tersebut dipastikan akan digelar di Papua selama 2-15 Oktober 2021.

"Arahan Bapak Presiden karena ini sudah siap kita akan lakukan pada tahun 2021 ini, tidak ada penundaan PON karena ini sudah sempat kita tunda pada tahun 2020," kata Zainudin.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/14191031/lihat-perkembangan-pemerintah-belum-tentukan-keterlibatan-penonton-di-pon-xx

Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke