Salin Artikel

Vaksin Covid-19 Batch 1 Kedaluwarsa 25 Maret, Bio Farma Pastikan Sudah Diberikan Kepada Nakes

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma Bambang Heryanto mengatakan, vaksin Covid-19 asal Sinovac untuk gelombang pertama yang diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes) memiliki masa kedaluwarsa sampai 25 Maret 2021.

"Sebetulnya yang jadi masalah ini, Vaksin CoronaVac ya, yang pertama kali datang 1,2 juta dan 1,8 juta di akhir Desember dalam produk jadi," kata Bambang saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (13/3/2021).

Menurut Bambang, terjadi perubahan masa kedaluwarsa untuk 3 juta vaksin Covid-19 asal Sinovac tersebut.

Ia menyebutkan, masa kedaluwarsa vaksin Covid-19 Sinovac pada kemasannya tertulis sampai 2023. Namun setelah melalui proses evaluasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dipercepat menjadi enam bulan.

"Kita submit ke BPOM, mereka punya pertimbangan evaluasi dalam keadaan darurat emergency use diberi izin hanya enam bulan expired date-nya, mungkin alasannya bisa jadi punya pertimbangan keamanan vaksinnya," ujarnya.

"Jadi 1,2 juta dan 1,8 juta diproduksi berbeda tanggal, kalau 1,2 juta itu expired date-nya ada yang tanggal 20 Maret, jadi enggak hanya tanggal 25, 23, dan 26," tuturnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, vaksin Covid-19 gelombang pertama itu sudah didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia.

Menurut dia, 3 juta vaksin Covid-19 siap pakai tersebut sudah habis terpakai oleh para nakes.

"Sudah habis lah logikanya kan, masa vaksin didiemin aja," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pada 6 Desember 2020, pemerintah mendatangkan sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 siap pakai.

Kemudian, pada 31 Desember pemerintah kembali menerima 1,8 juta vaksin. Vaksin tersebut diberikan kepada kelompok prioritas tahap pertama yaitu nakes.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/14/07255751/vaksin-covid-19-batch-1-kedaluwarsa-25-maret-bio-farma-pastikan-sudah

Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke