Salin Artikel

Sampaikan Strategi untuk Pemilu 2024, Suharso Monoarfa: Pilih Ketua Cabang Jagoan

Sebab, menurut dia, siapa yang memimpin DPC akan menjadi tolak ukur guna bisa menjemput kemenangan dalam Pemilu 2024.

"Jadi saya minta kepada teman-teman di wilayah nanti, begitu juga kalau kita memilih ketua-ketua cabang yang akan datang, ketua-ketua yang memang local champion, jagoan, yang memang bisa action di lapangan, mereka benar bisa menjadi panutan," kata Suharso dalam pidato pembukaan rapimnas I PPP, yang dipantau secara daring, Jumat (12/3/2021).

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia meminta kepada para kader PPP, khususnya pimpinan DPW untuk bekerja sama.

Adapun kerja sama tersebut, kata dia, dapat dimulai dari calon legislatif DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota.

"Inilah saatnya kita bersama, inilah saatnya kita bekerja erat mulai dari tingkat nanti, caleg DPR RI, DPR provinsi, kabupaten/kota itu harus tegak lurus. Kita tidak mau ada sesuatu yang saling berseliweran, kemudian saling memotong, dan seterusnya," kata dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ini juga meminta pimpinan DPW memiliki target guna memenangkan Pemilu 2024.

Ia mencontohkan, DPW Jawa Barat seharusnya membuat target perolehan 13 kursi di tingkat DPRD di 2024 mendatang.

"Kita dulu pernah berjaya 13 kursi di DPR, kita pernah 13 kursi juga di DPR provinsi. Jadi kita ingin mengembalikan minimal 13 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat dan minimal DPR RI nya itu 11," tutur Suharso.

"Keterlaluan kalau kita tidak bisa kembali, karena kita pernah mencapai 13," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut, partainya menggelar Rapimnas I yang dijadwalkan pada Jumat (12/3/2021) hingga Sabtu (13/3/2021).

Baidowi menuturkan, Rapimnas I ini digelar sebagai langkah awal konsolidasi PPP menuju Pemilu 2024.

"Sebagai tindaklanjut atas terbitnya SK Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan DPP PPP periode 2020-2025. Kami akan menggelar Rapimnas I di Hotel Pullman, Jumat-Sabtu (12-13 Maret 2021) secara fisik dan virtual," kata Baidowi dalam keterangannya, Jumat (12/3/2021) seperti dikutip Antara.

Rapimnas juga akan membahas mengenai isu-isu nasional terkini baik bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/12/21184831/sampaikan-strategi-untuk-pemilu-2024-suharso-monoarfa-pilih-ketua-cabang

Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke