Salin Artikel

Limbah Batu Bara Dikeluarkan dari Kategori Berbahaya, JATAM: Kejahatan Sistematis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai, kebijakan Presiden Joko Widodo mengeluarkan limbah batu bara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan kejahatan sistematis untuk masyarakat pesisir.

Koordinator Jatam Merah Johansyah menjelaskan, keberadaan limbah bottom ash dan flying ash yang dikeluarkan dari kategori limbah B3, berpotensi mencemari sungai dan laut yang menjadi pusat kehidupan masyarakat pesisir.

"Limbah ini kalau tercemar ke air membuat biota ikan mati, itu terjadi baik di masyarakat yang hidup di pesisir sungai dan laut. Padahal 82 persen perusahaan batu bara di Indonesia letaknya di wilayah pesisir. Jadi ini kejahatan sistematis pemerintah pada masyarakat pesisir," jelas Merah dihubungi Kompas.com, Jumat (12/3/2021).

Ia menambahkan, masyarakat yang akan sangat terdampak adalah nelayan, kelompok perempuan, dan masyarakat adat. Selain itu, kebijakan ini juga menunjukan bahwa pemerintah hanya menghitung dampak ekonomi yang akan memberikan pemasukan pada negara.

Namun, imbuh Merah, abai terhadap dampak lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

"Pemerintah hanya menghitung potensi investasinya saja. Tapi tidak menghitung akibat kerusakannya. Padahal masyarakat di sekitar PLTU batu bara itu menghadapi kematian dini. Mereka paru-parunya hitam, dan juga terkena kanker," kata Merah.

Terakhir, Merah mengatakan bahwa saat ini pengawasan hukum pada pengelolaan limbah bottom ash dan flying ash masih bermasalah. Apalagi, kata dia, jika dua limbah tersebut dikeluarkan dari kategori limbah B3.

"Penegakan hukumnya akan kropos, pengawasan lemah, akan membuat perusahaan batu bara makin ugal-ugalan. Jadi peraturan pemerintah ini tidak tepat dikatakan untuk perlindungan lingkungan hidup," pungkas dia.

Sebagai informasi Presiden Joko Widodo mengeluarkan limbah batu bara dari kategori limbah B3.

Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PP Nomor 22 Tahun 2021 ini merupakan salah satu turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan lampiran 14 PP Nomor 22 Tahun 2021 disebut bahwa jenis limbah batu bara yang dihapus dari kategori limbah B3 adalah fly ash dan bottom ash.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/12/13274311/limbah-batu-bara-dikeluarkan-dari-kategori-berbahaya-jatam-kejahatan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cari Jodoh untuk Pemilu 2024, Sekjen PKS: Pak Muhaimin, Pak Anies, Pak Sandi Jangan Kaget kalau Dilamar

Cari Jodoh untuk Pemilu 2024, Sekjen PKS: Pak Muhaimin, Pak Anies, Pak Sandi Jangan Kaget kalau Dilamar

Nasional
Kerumunan Tak Lagi Menakutkan

Kerumunan Tak Lagi Menakutkan

Nasional
Anies Baswedan Disambut Gemuruh Teriakan 'Presiden' Saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Anies Baswedan Disambut Gemuruh Teriakan "Presiden" Saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Nasional
Pencarian Eril Dilanjutkan, Tim SAR Bakal Fokus Gunakan Perahu dan Sensor

Pencarian Eril Dilanjutkan, Tim SAR Bakal Fokus Gunakan Perahu dan Sensor

Nasional
Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Nasional
Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Nasional
Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Nasional
GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

Nasional
Tanggapi Pernyataan Firli, Nawawi: Kalau Ingin Dukung Kerja KPK, Pasang Spanduk Harun Masiku

Tanggapi Pernyataan Firli, Nawawi: Kalau Ingin Dukung Kerja KPK, Pasang Spanduk Harun Masiku

Nasional
Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Nasional
ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

Nasional
Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Nasional
Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Nasional
Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Nasional
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.