Ngabalin: Sikap Moeldoko soal Demokrat Keputusan Pribadi, Jangan Dikaitkan dengan Presiden

Menurutnya, tindakan Moeldoko merupakan keputusan pribadi.

"Istana maupun Presiden, tidak ada tendensi (intervensi ke partai). Keputusan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko adalah keputusan Pribadi," ujar Ngabalin ketika dihubungi Kompas.com, Senin (8/3/2021).

"Beliau dijamin oleh Undang-undang. Baik UUD 1945 maupun UU Nomor 9 Tahun 1998. Sikap, pikiran dan pandangan beliau untuk aktif di Partai Demokrat adalah sikap pribadi," lanjutnya.

Sehingga, dirinya meminta tidak mengaitkan sikap pribadi tersebut dengan keterlibatan kepala negara.

"Itu sebabnya, kenapa saya menolak orang-orang yang mengaitkan sikap pribadi ini dengan keterlibatan Presiden Joko Widodo," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB pada Jumat (5/3/2021).

Penetapan itu menjadi perdebatan lantaran statusnya sebagai Kepala KSP.

Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi aksi Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko selaku anak buahnya yang dinilai telah merusak sistem kepartaian.

Sebab, Moeldoko dinilai telah menunggangi Partai Demokrat yang tengah berkonflik untuk kemudian menduduki posisi ketua umum lewat KLB yang diselenggarakan kubu yang kontra terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Presiden harus mengevaluasi. Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KSP itu bukan alat permainan politik, tapi untuk menopang kerja-kerja kebijakan publik presiden,” kata Umam saat dihubungi, Jumat (5/3/2021).

Ia menilai aksi poltik Moeldoko bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan. Sebab, jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini.

Umam mengatakan, jika Presiden Jokowi mendiamkan tindakan bawahannya yang terang-terangan mengacak-acak rumah tangga internal partai lain, hal itu bisa ditafsirkan bahwa Presiden memberi restu politiknya.