Seruan Jokowi soal Benci Produk Luar Negeri yang Berujung Kontroversi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seruan Presiden Joko Widodo yang menggaungkan benci terhadap produk-produk luar negeri berujung pada kontroversi.

Meski sebagian pihak mendukung, tak sedikit yang menyayangkan pernyataan itu.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa mencintai produk Indonesia saja tidak cukup, sehingga kampanye benci produk asing harus digaungkan.

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia, harus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Jokowi menyebutkan, kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri penting dikumandangkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri.

"Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga, betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia," ujarnya.

Sadar pernyataannya menuai kontoversi, Jokowi justru kembali menegaskan ajakannya.

Menurut dia, tak ada persoalan dengan menggaungkan produk asing. Justru ia heran seruannya itu berujung kontroversi.

"Masa enggak boleh kita nggak suka? Kan boleh saja tidak suka pada produk asing, gitu aja ramai. Saya ngomong benci produk asing, begitu saja ramai. Boleh kan kita tidak suka pada produk asing," kata Jokowi, saat membuka Rapat Kerja Nasional XVII Hipmi tahun 2021 di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Dampak hubungan internasional

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa seruan Jokowi merupakan terobosan yang baru kali pertama disampaikan Kepala Negara.

Namun, di saat bersamaan, ajakan tersebut bisa berbahaya dan berdampak pada hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

"Bisa terobosan yang dimaksud Presiden, tetapi di komunikasi international relation itu bisa berbahaya," kata Agus dalam sebuah diskusi daring, Minggu (7/3/2021).

Agus menyebutkan, pernyataan Jokowi bisa berdampak buruk lantaran saat ini Indonesia tengah meminta berbagai fasilitas dukungan terkait upaya penanganan pandemi Covid-19.

Ia khawatir ajakan Presiden dampaknya melebar hingga ke hubungan baik Indonesia dengan berbagai negara yang sedang bekerja sama.

"Memang itu heroik, tetapi kedutaan-kedutaan besar kan di sini, pasti mereka report ke negaranya, jadi nanti mereka pasti akan cari informasi ini. Kenapa benci, apa yang dibenci," ujar Agus.

Menurut Agus, sebelum menyampaikan pernyataan Presiden semestinya berkonsultasi dengan ahli komunikasi dan hubungan internasional.

Dalam situasi pandemi seperti ini, kata dia, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati.

Potensi blunder

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto menilai, pernyataan Jokowi riskan disalahpahami masyatakat.

Seharusnya, Jokowi menggunakan komunikasi persuasif untuk merangsang masyarakat memiliki kecintaan pada produk dalam negeri.

"Bukan kata yang menyerang produk negara lain," ujar Gun Gun saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/3/2021).

Gun Gun mengatakan, pola komunikasi yang disampaikan Jokowi untuk membenci produk luar negeri justru bisa menjadi blunder atau berdampak negatif.

"Karena narasi membenci produk asing tak seiring dan sejalan dengan kebijakan membuka pintu bagi produk dan investasi asing kan," ucapnya.

"Alih-alih mendapatkan tempat dalam pemahaman khalayak dan para pelaku usaha, yang ada malah bisa menjadi blunder yang tak perlu," kata Gun Gun.

Masih impor

Secara terpisah, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan, pernyataan Jokowi soal membenci produk luar negeri sebaiknya tidak disampaikan.

Sebab bagaimanapun, tidak mungkin bangsa Indonesia tidak bersentuhan dengan produk dari luar negeri.

"Produk-produk otomotif kita itu kontennya 70 persen impor," kata kata Mardani saat diwawancara di program Rosi, Kompas TV, Kamis (4/3/2021).

Contoh lain, misalnya, sepatu juga yang dibuat di Indonesia bahannya ada dari Thailand atau Vietnam.

"Jadi kita tidak bisa jadi bangsa chauvinis," ujarnya.

Menurut Mardani, hal yang seharusnya dilakukan yakni meningkatkan daya saing produk dalam negeri, bukan dengan cara membenci.

Justru dengan membeli produk luar negeri, bangsa Indonesia bisa belajar untuk meniru teknologinya.

"Cukup dorong dengan inovasi dan pelatihan bagi UMKM lokal plus bantu pemasarannya,” tuturnya.

Penjelasan Istana

Pihak Istana pun akhirnya angkat bicara terkait hal ini. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dany Amrul Ichdan menyebutkan, Presiden tak bermaksud mengajak masyarakat membenci negara produsen atau produk asing secara harafiah.

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tak menyalahartikan ajakan Jokowi soal menggaungkan benci produk luar negeri.

"Jadi Presiden menyatakan ayo benci produk asing bukan dalam konotasi sebenarnya kita harus membenci negaranya atau produknya secara harafiah secara letterlijk, tidak, tolong jangan juga diartikan secara letterlijk," kata Dany dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (7/3/2021).

Menurut Dany, Presiden sejatinya tengah memberikan semangat motivasi dan heroik kepada jajarannya dan seluruh masyarakat Indonesia agar mencintai produk-produk dalam negeri.

Di tengah situasi krisis yang ditimbulkan pandemi Covid-19 Jokowi mengajak seluruh elemen khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bangkit dan mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri.

Namun, untuk dapat bersaing, produsen dalam negeri harus melakukan pembenahan fundamental yang meliputi hulu, proses, hingga hilir produksi.

Dengan demikian, produk dalam negeri diharapkan lebih mendapat tempat dan dicintai masyarakat.

"Kalau hulunya tidak dibenahi, hulunya tidak dipersiapkan, proses produksinya efisien yang kompetitif, dia juga nggak ada artinya. Sehingga presiden menyampaikan itu agar kita tergerak, ayo kita bangkit sekarang," ujar Dany.

"Enggak usah ekspor dulu deh, di Republik sendiri marketable enggak," tuturnya.

Dany menyebutkan, ajakan benci produk luar negeri ini muncul lantaran Presiden belum melihat adanya langkah yang optimal dalam mengembangkan produk dalam negeri, khususnya selama masa pandemi.

Menurut dia, ajakan tersebut menjadi keharusan dan semestinya sudah digaungkan sejak lama.

"Apakah itu menimbulkan dampak ataukah menjadi keharusan, harus, memang itu sudah seharusnya demikian, sudah harusnya sedemikian digaungkan sejak lama," kata Danny.

Danny menambahkan, pasca-pernyataan Presiden itu, duta besar RI di berbagai negara punya tugas untuk menyampaikan maksud dari ucapan Kepala Negara.

Negara tetangga harus memahami bahwa pernyataan Jokowi ini dimaksudkan untuk membangkitkan semangat produksi dalam negeri.

"Ini membangkitkan semangat untuk dalam negeri tapi tidak dalam kontekstual secara benci negaranya atau produk dari luar, tidak, ini untuk kebangkitan kita. Jadi internal konteksnya," kata dia.