Salin Artikel

Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dam Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menilai, perlu ada regulasi yang adaptif dalam pelaksanaan pemilu saat bencana non alam seperti pandemi Covid-19.

Hal itu ia ungkapkan dalam acara laporan hasil pemantauan Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang digelar secara virtual, Jumat (5/3/2021).

"Ini tidak mudah dan juga tidak murah. Ada kompleksitasnya luar biasa terus juga dari sisi anggaran. Kan teman penyelenggara pemilu juga mengajukan tambahan anggaran yang cukup besar," kata Khoirunnisa.

Perludem, lanjut dia, juga menyarankan agar semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Serta menghapus syarat minimal pencalonan, baik bagi mereka yang hendak maju dari  jalur partai politik serta mempermudah syarat pencalonan perseorangan.

"Tadi juga mendorong demokratisasi di internal partai politik," ujar dia.

Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kala itu masih dijabat oleh Arief Budiman mengatakan, secara umum pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berlangsung dengan baik.

Meski demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, ia mengaku, KPU masih menghadapi sejumlah kendala.

"Beberapa kejadian itu memang menyebabkan ketidaksempurnaan proses penyelenggaraan Pilkada 2020," kata Arief dalam webinar bertajuk 'Evaluasi Cepat Pilkada 2020' Jumat (11/12/2020).

Kejadian yang dimaksud Arief adalah kendala dalam menyaluran logistik pilkada yang terhambat.

Senada dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menilai pelaksanaan Pilkada 2020 berlangsung dengan baik.

Meski masih ada pelanggaran, tetapi pelanggaran tersebut tidak bersifat masif.

"Bahwa masih ada protokol kesehatan yang dilanggar, tetapi kekhawatiran berlebihan akan situasi yang tidak kita inginkan, minimal sudah terjawab di pelaksanaan area pelaksanaan pilkada ini. Tidak terlalu banyak masalah yang signifikan," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam konferensi persnya, Rabu (9/12/2020) malam.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/05/19555181/perludem-perlu-ada-regulasi-adaptif-untuk-selenggarakan-pemilu-saat-pandemi

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke