Salin Artikel

Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia, harus terus digaungkan, produk- produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi.

Ajakan Jokowi untuk menggaungkan kebencian terhadap produl luar negeri muncul lantaran banyaknya produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

Padahal produk-produk impor tersebut sedianya bisa diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.

Produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri degan harga yang lebih murah mengakibatkan matinya UMKM yang memproduksi barang yang sama.

Kedati demikian pernyataan Jokowi tersebut dinilai tak tepat lantaran Indonesia masih bergantung pada produk asing untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi di dalam negeri.

Bahkan, selama menjabat, Jokowi selalu mengingatkan jajarannya agar tak mempersulit masuknya investor asing ke Indonesia dengan harapan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Berikut pernyataan-pernyataan Jokowi yang menunjukkan upaya pemerintahannya menarik investasi asing sebanyak mungkin ke Indonesia.

1. Janjikan harga lahan murah untuk investor asing

Jokowi meminta jajarannya untuk menawarkan harga lahan lebih murah bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Jokowi ingin harga lahan bisa lebih murah dari negara-negara lain agar Indonesia tak kalah saing.

"Kalau mereka (negara lain) memberikan harga tanah misalnya 500.000, kita harus bisa di bawahnya itu. 300.000 misalnya," kata Jokowi saat meresmikan kawasan industri Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020) seperti disarankan dari akun YouTube Sekretariat Presiden.

"Kalau mereka memberikan harga tanah 1 juta, ya kita berikan harga 500.000," kata dia.

Jokowi mengatakan, di kawasan industri ini akan disiapkan kurang lebih 4.000 hektar lahan. Untuk tahapan pertama, akan disiapkan kurang lebih 450 hektar. Ia juga memastikan kawasan ini siap menampung industri asing yang hendak berinvestasi di Indonesia.

"Misalnya ada yang mau pindah tadi, LG mau pindah besok, sudah langsung masuk. Enggak usah ngurus apa-apa, nanti yang ngurus semuanya dari kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Tentu saja nanti dibantu gubernur dan bupati yang ada di sini," kata dia.

Jokowi mengaku tidak ingin peristiwa sebelumnya terjadi lagi. Saat itu, ada 33 perusahaan besar yang memutuskan untuk relokasi dari China.

Namun, tak satu pun yang memilih Indonesia sebagai tempat investasi baru.

"Saya senang hari ini sudah ada yg masuk tujuh (perusahaan). Sudah pasti ini yang tujuh. Kemudian ada 17 (perusahaan) yang memiliki komitmen besar sudah masuk ke 60 persen hampir 100 persen," kata dia.

2. Jokowi minta perusahaan asing yang relokasi dari China difasilitasi

Jokowi sebelumnya meminta kementerian terkait melayani dengan baik perusahaan yang hendak merelokasi pabriknya. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima, ada 119 perusahaan yang siap 'bedol desa' dari China.

"Saya sudah perintahkan kepada menteri, kepada Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia," kata Presiden Jokowi saat meresmikan kawasan Industri di Batang, Jawa Tengah, melalui konferensi video, Selasa (30/6/2020).

"Baik itu dari Jepang, dari Taiwan, dari Korea, dari Amerika, dari negara manapun. Berikan pelayanan yang sebaik-baiknya," lanjut dia.

Bahkan, Presiden Jokowi menyatakan bahwa perusahan-perusahaan tersebut tak perlu lagi direpotkan dengan permasalahan izin.

Ia meminta Kepala BKPM beserta kepala daerah membantu pengurusan izin para investor dari China yang memindahkan pabriknya ke Indonesia.

"Kalau mereka ngurus izin di sana satu bulan, ya kita bisa seminggu. Kalau mereka ngurus di tempat lain bisa seminggu ya kita harus bisa sehari dua hari. Harus memiliki sebuah competitiveness yang baik," lanjut dia.

3. Jokowi minta masuknya tenaga kerja asing dipermudah

Jokowi bahkan menginginkan tenaga kerja asing semakin mudah masuk ke Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait penataan TKA di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

"Dalam penataan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama, saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit, ini penting sekali," kata Jokowi.

"Karena keluhan-keluhan yang saya terima perizinannya berbelit-belit," tambah Kepala Negara.

Jokowi meminta kondisi ini diubah. TKA yang masuk Indonesia harus dipermudah prosedurnya, baik dalam pengajuan rencana pengajuan tenaga kerja asing, (RPTKA), izin penempatan tenaga asing atau (IPTA), maupun visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas (VITAS).

"Yang saya minta untuk dijalankan lebih cepat dan berbasis online dan dilakukan secara terintegrasi, terpadu, antara Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi di bawah Kementerian hukum dan HAM," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan, dalam globalisasi ekonomi seperti saat ini, pasar tenaga kerja sudah melewati batas-batas negara. Indonesia banyak mengirim tenaga kerja atau buruh migran ke Timur Tengah, Asia Tenggara maupun Asia Timur.

"Dan pada saat yang bersamaan, sejalan dengan masuknya investasi, kita juga menerima masuknya tenaga kerja asing dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dalam proses investasi," kata Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/05/09354501/ketika-jokowi-gaungkan-benci-produk-luar-negeri-tetapi-gelar-karpet-merah

Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke