Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap, dengan adanya kerja sama antara Kemenkes dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan berbasis data.

Budi mengungkapkan hal itu usai menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait kerja sama dalam penanggulangan Covid-19 dan penyerahan akses data pemilih untuk program vaksinasi nasional.

"Sehingga teman-teman bukan hanya di KPU, tapi seluruh Indonesia bisa merasakan bahwa Kementerian Kesehatan benar-benar memberikan layanan kesehatan berbasis data. Terima kasih bapak, teman-teman dari KPU," kata Budi dalam pidato sambutannya yang ditayangkan kanal YouTube KPU RI, Selasa (2/3/2021).

Ia menuturkan, semua institusi pasti ingin memiliki database untuk menjadi acuan yang paling benar.

Namun, ia menilai, data yang dimiliki KPU merupakan data yang paling baru, karena baru digunakan pada penyelenggaraan Pemilu 2019.

"KPU itu beruntung sekali karena memang deket-deket Pemilu pasti bisa update terutama eksistensi dia masih ada atau sudah wafat," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengingatkan bahwa Kemenkes seharusnya tidak fokus pada data demografi, tetapi fokus pada kesehatan.

"Yang kita pegang adalah database kesehatan, (misalnya) Pak PLT Ketua KPU pernah sakit apa aja, golongan darahnya apa, yang pernah disuntik apa aja, pernah kalau ke lab dicek apa, itu tugasnya kita, tapi kalau nama, alamat, tanggal lahir, domisili ya kalau bisa jangan di kita," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksanaan Tugas Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, data KPU akurat karena berdasarkan fakta di lapangan saat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

Selain itu, ia mengtakan, data itu selalu diperbarui sesuai kebutuhan pelaksanaan pemilu.

"Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kita diamanatkan untuk melakukan pendataan yang berkelanjutan. Jadi datanya terus kita update walaupun tanpa ada tahapan," kata Ilham.

Menurut Ilham, Kemenkes bukan satu-satunya Kementerian yang ingin menggunakan data pemilih milik KPU.

Ia mengaku tengah mempertimbangkan pemberian data untuk bantuan sosial (Bansos) dan pemilihan kepala desa.

"Kita masih mempertimbangkan untuk kemudian kita, karena belum ada secara real juga sebetulnya kepada kita bagaimana meminta kepada kita terhadap data-data tersebut," ucapnya.