PPP Apresiasi Pencabutan Aturan soal Investasi Miras

"Kami mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang mendengarkan reaksi publik," kata Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi dalam siaran pers, Selasa (2/3/2021).

Baidowi menuturkan, PPP sebagai bagian dari koalisi pemerintahan tetap mendukung keputusan presiden.

Namun, PPP juga mengingatkan pemerintah jika ada hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aspirasi publik.

"Karena teman yang baik itu tidak selalu harus setuju, namun mampu mengingatkan apabila ada hal-hal yang dianggap kurang perlu," ujar dia.

Ia melanjutkan, PPP pun sama sekali tidak anti terhadap investasi. Akan tetapi, investasi yang didukung adalah investasi yang membangun, bukan yang merusak.

Baidowi juga menyarankan agar para menteri dan orang-orang di lingkaran presiden untuk berhati-hati dalam memberikan masukan atau menyusun draf keputusan.

"Lebih mendengarkan pihak terkait agar kebijakannya dapat diterima dengan baik karena berdasarkan aspirasi publik," kata Baidowi.

PPP merupakan salah satu pihak yang meminta pemerintah agar tidak membuka investasi industri minuman keras.

"Membuka investasi industri miras perlu dipertimbangkan untuk tidak diberlakukan. Mengingat mudaratnya jauh lebih besar dari sekadar kepentingan profit. Masa depan anak cucu kita bersama akan terancam kalau sampai ini dilegalkan," kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Jumat (26/2/2021).

Setelah menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah, Jokowi akhirnya mencabut aturan soal investasi industri miras tersebut.

"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Adapun melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2021 pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini.

Sebelumnya, industri tersebut masuk kategori bidang usaha tertutup.

Perpres Nomor 1 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Jokowi dan mulai berlaku tanggal 2 Februari 2021.