Salin Artikel

Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

"Keselamatan rakyat yang dinyatakan sebagai hukum tertinggi tampak tak menjadi prioritas utama, bahkan dilanggar," kata Syaikhu dalam acara pembukaan Rakernas PKS 2021 yang disiarkan akun YouTube PKSTV, Senin (1/3/2021).

Ia kemudian menyinggung peristiwa kerumunan warga di tengah rangkaian kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Syaikhu, peristiwa itu telah menunjukkan cacat keteladanan dan cacat penegakan hukum di hadapan publik.

"Terbaru dan paling menyedihkan, mempertontonkan cacat keteladanan dan cacat penegakan hukum di hadapan publik dengan melanggar protokol kesehatan Covid-19, menciptakan kerumunan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat di NTT," kata Syaikhu.

Syaikhu pun mengkritik penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah yang dinilainya tidak antisipatif dan cenderung meremehkan.

"Pemerintah tampak kurang mengantisipasi dan menangani pandemi ini sejak awal, terlalu banyak catatan, bahkan terkesan meremehkan," kata Syaikhu.

Syaikhu menuturkan, sejak kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali terungkap pada 2 Maret 2020, jumlah kasus positif kini telah mencapai lebih dari 1,3 juta kasus dengan jumlah korban meninggal lebih dari 35.000 orang.

Dengan capaian itu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus dan korban meninggal akibat Covid-19 yang tertinggi di Asia.

Sementara, Syaikhu menilai jumlah total spesimen yang diperiksa hingga akhir Februari 2021 masih rendah yakni sebanyak 10,7 juta atau 4 persen dari jumlah penduduk Indonesia.


Mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu juga menyoroti tingginya positivity rate di Indonesia.

"Deretan angka statistik itu bukanlah deretan angka-angka semata. Laporan statistik ini adalah gambaran nyata bahwa bangsa Indonesia masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja," kata dia.

Ia menyatakan, pandemi masih belum terkendali dan krisis multidimensi akibat pandemi juga masih menghantui.

"Banyak saudara-saudara kita pegiat UMKM yang terdampak, banyak pekerja yang di PHK, pengangguran jadi meningkat, kemiskinan meluas, kesenjangan semakin menganga dan dampak buruk lainnya," ujar Syaikhu.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/01/12115001/singgung-kerumunan-di-ntt-presiden-pks-keselamatan-rakyat-tampak-tak-jadi

Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke