Salin Artikel

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pendiri Partai Demokrat ingin kongres luar biasa (KLB) bisa segera digelar.

Jika tak ada halangan, KLB akan digelar awal Maret 2021.

Hal tersebut diungkapkan salah satu pendiri Partai Demokrat Ilal Ferhad dalam konferensi pers di Restoran Penang Bistro Oakwood, Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (27/2/2021).

"(Digelar) awal Maret (2021)," ujar Ilal sebagaimana dikutip dari pemberitaan Tribunnews.com, Sabtu.

Menurutnya, KLB telah mendapatkan dukungan dari mayoritas Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Sebab, seandainya DPD dibelenggu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jajaran DPC masih punya hak konstitusional.

Ilal pun menyebut ada landasan yang menjadikan dukungan DPC sebagai modal KLB.

Landasan itu mengacu kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pertama Partai Demokrat.

Ketentuan tersebut ada tercantum di Pasal 81 Anggaran Dasar dan Pasal 83 Anggaran Rumah Tangga.

"Jadi kami (gunakan) pintu-pintu untuk masuk KLB itu berdasarkan AD/ART versi pertama," tutur Ilal.

Dalam kesempatan yang sama, pendiri Partai Demokrat lain, Hengky Luntungan mengungkapkan, jadwal penyelenggaraan bakal diumumkan menjelang digelarnya KLB.

"Nanti tiga hari sebelum KLB diumumkan," kata Hengky.

Adapun alasan pendiri enggan menyampaikan jadwal pelaksanaan karena khawatir ada upaya-upaya yang dilakukan oleh DPP Partai Demokrat. Sehingga, pelaksanaan KLB bisa gagal dilakukan.

"Ibaratnya, kami sudah tanam pisang dan buahnya sudah matang, kami tidak kasih tahu nanti diambil orang," kata Hengky.

Adapun sebelumnya AHY menuding ada pihak yang hendak melengserkannya dengan menggulirkan isu KLB.

Beberapa pihak yang diduga terlibat ialah para mantan pengurus Demokrat yakni Darmizal, Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Selain itu, AHY juga menyatakan, ada pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan yang terlibat dalam upaya pelengserannya dengan menggulirkan isu KLB. Pejabat yang dimaksud ialah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Pendiri Demokrat Klaim Gelar KLB Awal Maret 2021 "

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/27/19423521/pendiri-demokrat-sebut-klb-akan-digelar-awal-maret-2021

Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke