Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebut, elektabilitas Partai Demokrat dapat meningkat jika berhasil mengatasi isu pengambilalihan kepemimpinan partai atau upaya kudeta.

Menurut Pangi, elektabilitas Demokrat meningkat seiring sentimen positif masyarakat. Sebab, masyarakat cenderung berempati pada peristiwa-peristiwa tertentu.

"Orang Indonesia memiliki empati pada pihak-pihak yang dirasa terzalimi, terganggu dan sebagainya. Kalau Demokrat bisa mengatasi masalah kudeta ini, ia akan dapat sentimen positif masyarakat yang berpengaruh pada peningkatan popularitas dan elektabilitasnya," ujar Pangi kepada Kompas.com, Jumat (25/2/2021).

Selain itu, Pangi menambahkan, Demokrat sangat mungkin meraih elektablitas tinggi karena pernah menjadi partai penguasa.

Menurut Pangi, masyarakat sudah mengenal Partai Demokrat karena mantan ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, pernah memenangi pilpres.

"Masyarakat sudah mengenal Partai Demokrat dan SBY. Mereka partai yang pernah berkuasa. Ini juga jadi faktor elektabilitas mereka bisa meningkat pesat kalau dapat selesaikan masalah kudeta ini," tuturnya.

Lebih lanjut Pangi mengatakan, saat ini strategi yang dilakukan SBY dalam menyikapi permasalahan di Partai Demokrat memiliki dua konsekuensi.

Pertama, mencapai popularitas tinggi untuk Partai Demokrat. Atau sebaliknya, meningkatkan popularitas pihak yang diduga menjadi pelaku kudeta, yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Pertaruhannya tinggal apakah SBY atau Moeldoko yang akan mati secara karakter dan popularitas," imbuhnya.

Upaya kudeta ini pertama kali diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers pada Senin (1/2/2021) lalu.

Saat itu AHY menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinannya di Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa.

Kemudian menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Demokrat menyebut gerakan itu melibatkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko serta sejumlah kader dan mantan kader.

Sejumlah nama yang mencuat yakni Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Kemudian Moeldoko membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.