Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Hal itu disampaikan Co-Founder Kawal Covid-19 Elina Ciptadi menanggapi keluarga anggota DPR yang diketahui mendapat jatah vaksinasi.

Menurut Elina, keluarga anggota DPR tidak termasuk kelompok prioritas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Keluarga anggota DPR bukan pelayan publik, tidak seharusnya lebih didahulukan dari lansia atau pelayan publik," terang Elina dihubungi Kompas.com, Jumat (25/2/2021).

Elina lebih lanjut mengatakan bahwa vaskinasi keluarga anggota DPR menjadi contoh buruk bagi masyarakat.

"Ini memberi contoh yang buruk bagi masyarakat bahwa masyarakat non prioritas tidak apa-apa menyerobot antrean," tuturnya.

Menurut Elina pemerintah akan lebih banyak diuntungkan dengan memberikan vaksin pada kelompok prioritas.

Setidaknya pemerintah bisa meminimalisasi beban biaya perawatan Covid-19 gejala berat yang dapat mencapai ratusan juta rupiah setiap orang.

"Sedangkan bagi lansia dan kelompok rentan akan mengurangi resiko terpapar Covid-19 gejala berat, jadi tidak mempengaruhi kemampuan bekerja dan berkegiatan untuk jangka panjang," kata Elina.

"Untuk fasilitas kesehatan pasien Covid-19 bergejala berat juga akan berkurang. Sehingga rumah sakit dan puskesmas bisa berfungsi normal," sambungnya.

Adapun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan keluarga anggota DPR dapat mengikuti vaksinasi karena mendapat alokasi dari Kementrian Kesehatan.

"Kita mendapatkan jatah dari kemenkes, DPR, dan anggota keluarga yang terdaftar di Kesekjenan DPR. Alokasi itu dari kemenkes," tutur Dasco dalam penyataan video yang diterima Kompas.com.

Dasco membantah jika vaksinasi anggota DPR dilakukan secara tertutup. Menurutnya informasi sudah diberikan pada seluruh anggota DPR melalui fraksi.