Perlu Ada Tokoh Informal Jadi Jembatan Penyelesaian Masalah di Myanmar seperti JK

Menurut dia, tokoh penjembatan itu baiknya tidak memiliki jabatan formal di pemerintahan Indonesia.

"Kalau menurut saya yang tidak memiliki jabatan formal. Misalnya Pak JK (Jusuf Kalla)," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Kendati demikian, Hikmahanto menilai sebenarnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hanya bermaksud baik mencari solusi permasalahan di Myanmar.

Sebab, menurut dia, sudah ada rakyat yang menjadi korban dari permasalahan yang terjadi di Myanmar.

"Menurut saya sebenarnya Ibu Retno beritikad baik untuk mencari solusi dari kebuntuan," ujarnya.

"Saat ini boleh dibilang Myanmar mengalami setback. Sebagai negara sahabat tentunya kita tidak akan membiarkan Myanmar dalam kondisi seperti ini," kata Hikmahanto.

Hikmahanto mengatakan, sebenarnya yang dipermasalahkan oleh beberapa elemen di Myanmar adalah kunjungan Retno langsung ke Yangon.

Hal itu, kata dia, menyebabkan Indonesia dianggap mengakui pemerintahan junta militer karena mau berinteraksi langsung.

"Maka mereka (beberapa elemen di Myanmar) menggeruduk KBRI. Oleh karenanya (kini) dipilih Thailand sehingga tidak mengesankan Indonesia mengakui (junta)," ujarnya.

Oleh karena itu, Hikmahanto menilai seharusnya ada tokoh dari Indonesia yang bisa memainkan peran sebagai penjembatan antara pemerintahan junta dan elemen masyarakat untuk mencari solusi.

Sehingga, perselisihan di Myanmar bisa selesai dan kembali berjalan normal.

Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Myanmar U Wunna Maung Lwin di Bangkok, Thailand pada Rabu (24/2/2021).

Adapun, pertemuan itu dilakukan di Bandara Don Muang dimana hadir juga Menlu Thailand Don Pramudwinai.

"Dalam pertemuan yang saya lakukan dengan U Wunna, saya menyampaikan secara konsisten posisi Indonesia," kata Retno melalui telekonferensi, Rabu (24/2/2021).

Retno mengatakan, dalam pertemuan itu, ia menyampaikan bahwa Indonesia fokus terhadap perkembangan situasi di Myanmar. Indonesia menilai keamanan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah yang utama.

Lanjutnya, Indonesia terus menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan kondisi yang kondusif berupa dialog rekonsiliasi, trust building.

"Prinsip-prinsip yang sama juga disampaikan Indonesia dalam komunikasi kita dengan CRPH," ucapnya.

Pihak militer Myanmar saat ini telah mengumumkan keadaan darurat di negara selama setahun.

Militer merebut kendali pada 1 Februari setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi memenangkan pemilu.

Dilansir dari BBC, pihak angkatan bersenjata yang mendukung oposisi, menuntut pemungutan suara ulang dan mengklaim kemenangan yang terjadi sebagai penipuan.

Sementara itu, Komisi Pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Kudeta sendiri terjadi saat sesi baru parlemen akan dibuka.