DPR Minta Polisi Virtual Perhatikan Hak Masyarakat untuk Berpendapat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin mengingatkan agar Polri tetap memperhatikan hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat terkait kehadiran polisi virtual atau virtual police. 

"Saya mengingatkan kepolisian untuk tetap memperhatikan hak-hak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya," kata Azis, dikutip dari situs resmi DPR, Kamis (25/2/2021).

Azis mengatakan, kehadiran polisi virtual tidak boleh membatasi kebebasan berpendapat yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, politisi Partai Golkar itu meminta Polri melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat untuk menjelaskan urgensi kehadiran polisi virtual.

"Langkah itu agar virtual police tidak mendapatkan pertentangan oleh masyarakat," ujar dia.

Azis juga meminta kepolisian menggunakan pendekatan humanis dan persuasif saat mengingatkan masyarakat yang berbuat kesalahan di ruang digital.

Menurutnya, hal itu mesti dilakukan supaya masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial serta tidak melewati batasan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

"Jika ada yang melakukan kesalahan di media sosial, maka Polri harus lebih mengutamakan teguran terlebih dahulu dengan baik dan mengingatkan akun tersebut sehingga masyarakat paham dan tidak akan mengulanginya kembali," kata Azis.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, virtual police sudah mulai aktif setelah adanya surat edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021.

Argo menyebut sudah ada tiga akun pengguna di media sosial yang mendapatkan surat pemberitahuan atau teguran dari Polri.

"Kemarin sudah ada tiga kita buat, kita kirim," kata Argo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Dalam prosesnya, anggota yang jadi petugas virtual police yang memantau aktivitas di media sosial akan melaporkan ke atasan jika menemukan unggahan konten yang berpotensi melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selanjutnya, unggahan konten yang diserahkan oleh petugas akan dimintakan pendapat ke para ahli, seperti ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE.

Kemudian, jika ada potensi tindak pidana, unggahan konten itu akan diserahkan ke Direktur Tindak Pidana Siber atau pejabat yang ditunjuk.

"Setelah dia memberikan pengesahan, kemudian baru kita japri ke akun tersebut. Kita kirim itu. Jadi resmi kirimnya. Jadi tahu ada dari polisi yang kirim," kata Argo.