SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, demokrasi berada dalam krisis besar jika upaya mengambil alih kepemimpinan partainya berhasil.

Sebab, partai yang sudah dibangun dan dibina selama puluhan tahun dapat diambil alih begitu saja dengan uang dan kekuasaan.

"Krisis besar karena sebuah partai politik yang puluhan tahun dibangun dan dibina, dengan segala dinamika dan pasang surutnya, tiba-tiba dengan kekuatan uang dan kekuasaan bisa direbut dan diambil alih begitu saja," kata SBY, dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

SBY menuturkan, jika kudeta di Demokrat terjadi, maka kehidupan bernegara pun tak ubahnya seperti hidup di hutan rimba.

Pihak yang kuat akan menang, sedangkan yang lemah akan kalah.

"Salah-benar nomor dua. Hal begitu tentu sangat mencederai rasa keadilan. Kalau keadilan diinjak-injak, jangan harapkan ada kedamaian. No justice, no peace," kata dia.

SBY pun membandingkan masa kepemimpinannya sebagai Presiden RI.

Ia mengaku sangat menghormati kedaulatan dan kemandirian partai politik, termasuk partai yang mengambil sikap oposisi.

SBY juga mengaku menghormati para pemimpin partai.

"Saya menyadari bahwa partai politik sebagai elemen penting dalam demokrasi dan kehidupan bernegara perlu dihormati kedaulatan dan kemandiriannya. Tidak sepatutnya diintervensi oleh pihak manapun dari luar partai," kata SBY.

SBY berpandangan, jika gerakan kudeta berhasil, tidak hanya jajaran pengurus pusat Partai Demokrat yang terdampak, tetapi juga para pengurus di daerah hingga tingkat ranting.

"Akan mudah pula mereka melakukan PAW anggota legislatif baik pusat maupun daerah sesuai dengan selera dan keinginan para pelaku gerakan itu," ujar SBY.

Upaya kudeta di Partai Demokrat ini pertama kali diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono dalam konferensi pers pada Senin (1/2/2021) lalu.

Saat itu AHY menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa.

Kemudian menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Pihak Partai Demokrat menyebut gerakan itu melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta sejumlah kader dan mantan kader.

Sejumlah nama yang mencuat yakni Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Moeldoko telah membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.