Salin Artikel

SBY: Bagi yang Ingin Merebut dan Membeli, Partai Demokrat Not For Sale

SBY menegaskan, partai yang didirikannya itu tidak untuk diperjualbelikan.

"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan," kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

SBY mengatakan, meskipun bukan partai yang kaya raya dari segi materi, Demokrat tidak tergiur dengan uang sebesar apapun.

Dalam video arahan kepada para pemimpin dan kader Partai Demokrat itu, SBY mulanya bercerita soal adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang disebutnya bak halilintar di siang bolong.

Pasalnya, menurut SBY, pada awal 2021 ini Partai Demokrat tengah berjuang dengan damai, konstitusional, serta tengah mendapat dukungan dari masyarakat.

"Ketika di bawah kepemimpinan AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono), dukungan rakyat terhadap Partai Demokrat terus meningkat, bagai halilintar di siang bolong ada gerakan dan pemufakatan jahat untuk merusak Partai Demokrat," kata SBY.

SBY menilai, gerakan tersebut ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah kemudian menggantinya dengan orang lain yang bukan kader Partai Demokrat.

"Kalau gerakan ini berhasil, karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan," ujar SBY.

SBY pun berpendapat, apabila gerakan itu berhasil, demokrasi Indonesia berada dalam krisis besar.

Sebab, partai yang sudah dibangun dan dibina selama puluhan tahun dapat direbut dan diambil alih begitu saja dengan uang dan kekuasaan.

"Kalau ini terjadi, negara kita seperti hidup di hutan rimba, yang kuat menang, yang lemah kalah, salah-benar nomor dua. Hal begitu tentu sangat mencederai rasa keadilan. Kalau keadilan diinjak-injak, jangan harapkan ada kedamaian, no justice no peace," kata SBY.

Upaya kudeta di Partai Demokrat ini pertama kali diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono.

Agus saat itu menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa.

Gerakan itu hendak menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Pihak Partai Demokrat menyebut gerakan itu melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Moeldoko telah membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/24/18550121/sby-bagi-yang-ingin-merebut-dan-membeli-partai-demokrat-not-for-sale

Terkini Lainnya

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke