Salin Artikel

Djarot: PDI-P Buka Peluang Revisi UU Pemilu, tapi Pilkada Tetap 2024

Namun, Djarot menegaskan, partainya mendukung agar pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan pada 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Untuk Undang-undang Pilkada, kita tetap ya, kita lakukan 2024, tapi kita buka peluang untuk revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," kata Djarot dalam acara rilis survei LSI, Senin (22/2/2021).

Djarot mengatakan, UU Pemilu perlu disempurnakan agar penyelenggaraan pemilu dapat lebih berkualitas, lebih mudah, dan mencegah kelelahan yang dialami petugas pemilu yang terjadi pada proses penghitungan suara Pemilu 2019 lalu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun membeberkan sejumlah hal yang perlu dievaluasi.

Pertama, ia menyoroti kelelahan yang dialami petugas akibat pemilu presiden dan legislatif digelar serentak.

Kedua, Djarot menilai perlu ada evaluasi terkait ambang batas parlemen, yakni 4 persen untuk anggota DPR atau dinaikkan kembali.

Menurut Djarot, hal itu penting dievaluasi agar jumlah peserta pemilu tidak berubah-ubah.

"Dalam konsolidasi demokrasi, untuk politik yang sehat, tentunya perlunya ada batasan-batasan," kata dia.

Selanjutnya, Djarot menyebut perlu ada evaluasi terkait penentuan daerah pemilihan dan alokasi daerah pemilihan.

"Apakah tetap ada dapil (daerah pemilihan) yang besar sehingga satu dapil bisa sepuluh calon atau dapilnya dipersempit, ini ada hitung-hitungannya kalau kita memang akan mengevaluasi," kata Djarot.

Hal lain yang perlu dievaluasi, lanjut Djarot, adalah soal sistem pemilu yakni sistem pemilu proporsional tersbuka dengan suara terbanyak atau menggunakan sistem lain.

Djarot mengatakan, sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak yang berlaku saat ini telah menyebabkan banyak calon anggota legislatig yang melakukan praktik politik uang.

Djarot menuturkan, PDI-P siap membangun komunikasi dengan partai koalisi pendukung pemerintah serta partai yang berada di luar koalisi untuk menyamakan persepsi tentang revisi UU Pemilu.

"Apakah memang lebih banyak manfaaatnya kita sempurnakan sekarang atau lebih banyak mudaratnya? Karena di satu sisi, energi kita harus kita curahkan untuk bisa mengatasi berbagai macam dampak dari pandemi Covid-19, jadi tergantung nanti komunikasi kita," kata Djarot.

Diketahui, revisi UU Pemilu yang mengubah isi UU Pemilu dan UU Pilkada sudah masuk dalam daftar RUU Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 DPR tetapi belum disahkan di rapat paripurna DPR.

Dalam perkembangannya, Mayoritas fraksi DPR, termasuk PDI-P, menolak rencana revisi UU Pemilu dengan alasan menolak penjadwalan Pilkada menjadi tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tercantum dalam draf RUU Pemilu.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/17084751/djarot-pdi-p-buka-peluang-revisi-uu-pemilu-tapi-pilkada-tetap-2024

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Nasional
UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

Nasional
Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Nasional
Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Nasional
Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Nasional
BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

Nasional
UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Nasional
Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Nasional
Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 5, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 144.206

UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 5, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 144.206

Nasional
Menakar Kans Ridwan Kamil sebagai Kepala Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi…

Menakar Kans Ridwan Kamil sebagai Kepala Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi…

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.