Demokrat: Ini Bukan AHY vs Jokowi dan Bukan Partai Biru Lawan Partai Merah

Menurut dia, Demokrat, melalui Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak awal hanya menyampaikan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai secara paksa.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (19/2/2021).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, gerakan ini dikatakan sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.

Kendati demikian, Herzaky menuturkan, Demokrat tak langsung percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini.

"Karena itu, Ketum kami pada Senin pagi, 1 Februari 2021, telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," jelasnya.

Dia menambahkan, proses pengiriman surat AHY kepada Presiden Jokowi merupakan buah dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk saling menjaga hubungan baik serta komunikasi yang lancar.

Komitmen ini, kata Herzaky, dilakukan juga untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Presiden, maupun nama AHY dengan tujuan mengadu domba.

Untuk itu, Herzaky menegaskan sekali lagi bahwa persoalan ini bukan AHY versus Presiden Jokowi dan bukan pula partai biru melawan partai merah.

"Ini adalah perjuangan melawan abuse of power yang dilakukan oleh orang dekat Presiden, yang mengancam dan merusak demokrasi kita," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, AHY tak lagi membawa-bawa Presiden Joko Widodo ke dalam konflik internal partainya.

Melalui keterangan tertulisnya, AHY memastikan Presiden Jokowi tak tahu-menahu adanya upaya pelengseran sekelompok oknum yang hendak melengserkannya dari kursi Ketua Umum Demokrat.

"Saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti para kader," kata AHY, Rabu (17/2/2021).

Hal ini yang menimbulkan dugaan di publik, mengenai sikap AHY yang dinilai berubah pandangan atau haluan.

Sikap AHY kini dinilai berubah 180 derajat.

Sebelumnya AHY dan Demokrat justru menduga ada keterlibatan Jokowi dalam upaya pelengserannya dari kursi ketua umum.

Hal tersebut, menurut Demokrat ditandai dengan dugaan keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang berdiskusi dengan sejumlah anggota Partai Demokrat dan membahas pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti AHY dari pucuk pimpinan.

AHY sampai mengirim surat kepada Jokowi untuk mengklarifikasi keterlibatan salah satu pejabatnya, yakni Moeldoko, dalam konflik internal Demokrat.

AHY hendak memastikan apakah Presiden Jokowi merestui tindakan Moeldoko yang disebut-sebut berupaya melengserkannya untuk kepentingan Pilpres 2024.