Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua Gunakan Data BPJS Kesehatan dan Dukcapil

Data yang dipakai bersumber dari BPJS Kesehatan, Data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dan hasil koordinasi sejumlah kementerian serta lembaga terkait.

"Program vaksinasi tahap kedua dan ketiga akan segera dilakukan yakni bagi lansia dan petugas pelayanan publik. Yang akan segera dilakukan dan ditarget selesai Mei 2021," ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan kanal YouTube BNPB, Selasa (16/2/2021).

"Nanti pendataan daftar penerima akan merunut kepada data yang dimiliki BPJS Kesehatan, Data Dukcapil dan hasil koordinasi kementerian serta lembaga terkait," jelasnya.

Kemudian, soal urutan vaksinasi tahap kedua pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah hal.

Di antaranya, jumlah kasus di daerah dan tingkat penularan wilayah tersebut.

Kemudian, kesiapan kapasitas penyimpanan vaksin dan daerah yang susah mencapai taeget cakupan vaksinasi untuk tenaga kesehatan.

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu, dalam konferensi pers pada Senin (15/2/2021) mengatakan, vaksinasi tahap kedua ini diberikan bagi pekerja publik dan melanjutkan vaksinasi bagi lansia di atas usia 60 tahun.

Adapun total sasaran vaksinasi tahap kedua mencapai 38,5 juta orang yang terdiri dari 16,9 juta pekerja publik dan 21,5 juta Lansia.

Maxi menjelaskan, kelompok masyarakat yang masuk dalam prioritas vaksinasi tahap kedua merupakan kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi, sehingga sangat rentan terpapar virus Covid-19.

Dengan pemberian vaksin, diharapkan kelompok masyarakat itu lebih terlindungi sehingga membantu pencegahan penularan Covid-19 secara nasional.

“Ketika mereka terlindungi lewat vaksinasi, maka kita dapat menurunkan laju penyebaran virus, mengurangi beban rumah sakit serta membantu tenaga kesehatan,” tuturnya.

Maxi menuturkan, sasaran vaksinasi tahap kedua yakni para ekerja publik terdiri dari Pendidik (guru & dosen), pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah.

Lalu, TNI, Polri, Satpol PP, pelayan publik (perangkat desa, BUMN, BUMD, pemadam kebakaran), transportasi publik, atlit, wartawan dan pelaku sektor pariwisata (staf hotel, restauran dan tempat wisata).

Pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk guru agar membantu murid-murid yang tidak dapat belajar online/virtual karena sejumlah keterbatasan, dapat segera melakukan proses belajar dan mengajar secara tatap muka.

"TNI dan Polri, serta kelompok pekerja keamanan lain juga menjadi prioritas pemerintah karena memiliki peran penting dalam membantu meningatkan proses tracing atau penelusuran kontak sehingga kita dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan sejak dini untuk menurunkan laju penyebaran virus," tutur Maxi.

Selain itu juga Pemerintah memprioritaskan pekerja transportasi publik yang terdiri dari pekerja tiket dan masinis kereta api, pekerja bandara, pilot, pramugari, pekerja pelabuhan, pekerja Trans Jakarta dan MRT, supir bus, kernet, bahkan kondektur, supir taksi, dan juga ojek online.