Survei Nyatakan Elektabilitas Risma Ancam Anies, PDI-P: Pilkada 2022 DKI Sudah Tutup Buku

Pasalnya, Pilkada DKI Jakarta yang seharusnya dilaksanakan pada 2022 belum dapat dipastikan pelaksanaannya karena revisi UU Pemilu tak jadi dibahas di DPR.

"Pilkada 2022 oleh DPR kan sudah tutup buku proses revisi UUnya," kata Basarah melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (15/2/2021).

Basarah juga tak menjawab pertanyaan lebih lanjut, apakah PDI-P tetap akan mencalonkan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024.

Namun, ia merespons bahwa 2024 masih tiga tahun ke depan. Oleh karena itu, PDI-P dinilai masih memiliki banyak waktu untuk mengkaji dinamika politik yang ada.

"2024 masih tiga tahun lebih, masih banyak waktu bagi PDI-P untuk mengkaji dinamika politik sampai 2024," ujarnya.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa PDI-P kini masih fokus untuk membantu pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam merealisasikan janji-janji pembangunan.

Selain itu, PDI-P juga memilih fokus mendukung pemerintah dalam mengatasi pandemi global Covid-19 daripada sibuk membicarakan siapa sosok calon yang diusung dalam Pilkada DKI.

Sebelumnya, Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait elektabilitas sejumlah tokoh pada pemilihan gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

Hasilnya, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersaing cukup ketat dengan Menteri Sosial Tri Rismaharani.

Dalam skenario head to head atau hanya ada dua pasang calon, Anies Baswedan sebagai petahana unggul dengan dipilih oleh 45 persen responden.

Namun, elektabilitas Risma tak terpaut cukup jauh dari Anies. Mantan Wali Kota Surabaya itu dipilih oleh 36 persen responden. Artinya, elektabilitas Anies dan Risma hanya selisih 9 persen.

"Meski Anies masih unggul, tapi ini (elektabilitas Risma) mengancam elektabilitas Anies. karena selisihnya hanya di bawah 10 persen, ini sangat rawan," kata Direktur Riset Median Ade Irfan Abdurrahman, Senin (15/2/2021).