Nasabah Jiwasraya Ingin Bertemu Jokowi, Moeldoko: Kita Mediasi dengan Kementerian BUMN, Jangan Semua ke Presiden

Perwakilan nasabah menilai, solusi restrukturisasi dari pemerintah atas kasus PT Jiwasraya masih merugikan mereka.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan akan memberikan kesempatan para nasabah bermediasi dengan Kementerian BUMN.

"Kalau diperlukan, nanti ibu-ibu kita terima di KSP. Selanjutnya kita undang dari BUMN dan selanjutnya kita diskusikan keluhan semuanya ada di mana atau keluhan dari anggota Jiwasraya ada di mana," ujar Moeldoko dalam acara acara dialog dengan masyarakat bertajuk "KSP Mendengar" secara virtual pada Kamis (11/2/2021).

Dia melanjutkan, dalam situasi pandemi Covid-19, protokol kesehatan yang diterapkan pihaknya lebih ketat.

Karenanya, untuk sementara audiensi dengan Presiden dibatasi untuk alasan keamanan dan kesehatan.

Meski begitu, mantan panglima TNI itu menegaskan pihaknya tidak bermaksud membatasi komunikasi Presiden Jokowi dengan masyarakat.

"Dalam suasana Covid-19, ada sebuah protokol yang lebih ketat. Kita agak membatasi, bukan yang bagaimana, tetapi dalam konteks ini ada pengetatan sementara ini," tutur Moeldoko.

Selain itu, dia menilai persoalan PT Jiwasraya dengan nasabah mejadi tupoksi dari Kementerian BUMN.

Sehingga KSP menyatakan siap membantu mediasi dengan Kementerian BUMN.

"Jadi bisa kita mediasi antara bapak, ibu. Jangan semuanya ke Presiden, karena Presiden urusannya begitu banyak," tegasnya.

"Kami membuka diri, saya persilakan bisa datang ke KSP. KSP akan mengundang dari kementerian BUMN, mari kita ketemu dan diskusi. Nanti saya serahkan ke BUMN untuk bisa mengatasi itu," tambahnya.

Diberitakan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, program penyelamatan polis (restrukturiasi) yang ditawarkan pemerintah dan manajemen baru atas masalah keuangan yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan solusi terbaik demi menjawab hak para pemegang polis.

Anthony mengatakan, program penyelamatan polis ini adalah satu-satunya pilihan yang harus diambil pemerintah, ketimbang pemerintah harus melikuidasi Jiwasraya yang diyakini akan menambah kerugian para pemegang polis.

"Pemerintah tidak ada pilihan lain kecuali restrukturisasi. Restru adalah pilihan realistis karena biaya likuidasi akan jauh lebih tinggi," kata Anthony dalam keterangannya, Jumat (2/10/2020).

Mengacu hasil rapat Kementerian BUMN bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI, Kamis (1/10/2020), diputuskan terdapat dua alternatif solusi dalam menyelesaian masalah yang terjadi di Jiwasraya.

Pertama, melikuidasi Jiwasraya dengan sisa aset berkisar 20 persen dari total liabilitas yang ada saat ini.

Kedua, melakukan penyelamatan polis (restrukturisasi) terhadap seluruh polis nasabah dan memindahkannya ke IFG Life.

Terkait dua alternaltif solusi ini, kata Anthony, akan lebih baik jika setelah direstrukturisasi pemerintah segera menjual aset-aset Jiwasraya yang tersisa. Hal ini dimaksudkan untuk membuat beban operasional BUMN bisa turun atau lebih efisien.