Salin Artikel

Perludem Prihatin Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia Stagnan, dan Skor Turun

Hal itu, ia katakan berdasarkan indeks dari Economist Intelligence Unit tahun 2020.

"Meskipun cukup prihatin ya kita meski indeks kita peringkatnya masih sama, peringkat 64 tetapi kita skornya menurun," kata Titi dalam diskusi daring, Kamis (11/2/2021).

Adapun The Economist Intelligence Unit merilis data terkini mengenai indeks demokrasi tahun 2019 di beberapa negara. Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin mengatakan, indeks demokrasi di Indonesia sangat rendah.

Bahkan, kata dia, tidak jarang ada yang menganggap indonesia menghadapi kebangkrutan demokrasi atau democracy bankrupty.

"Karena demokrasi itu enggak tampil dalam realitas," tutur Din.

Menurut Din, demokrasi seharusnya menjadi alat untuk menuju keadilan bagi semua masyarakat.

Namun, terkadang hal itu sulit diwujudkan terlebih lagi saat diturunkan ke instrumen demokrasi lainnya seperti pemilihan presiden dan legislatif.

"Apalagi ketika liberalisme politik membuka peluang bagi peran dan intervensi, oligarki, ekonomi dan politik, maka demokrasi itu sendiri kehilangan arah," ucap dia.

Berdasarkan riset, The Economist Intellegence Unit menyatakan skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,48 dalam skala 0-10.

Indeks demokrasi Indonesia pada 2019 terbilang naik ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2017 dan 2018, Indonesia mendapatkan angka 6,39.

Catatan selama tiga tahun terakhir ini terbilang buruk ketimbang periode 2015 dan 2016. Pada 2015, indeks demokrasi Indonesia di angka 7,03 dan pada 2016 di angka 6,97.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/11/18342651/perludem-prihatin-peringkat-indeks-demokrasi-indonesia-stagnan-dan-skor

Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke