Kemenkumham Akan Minta Klarifikasi Bupati Terpilih Orient Riwu soal Status Kewarganegaraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM akan meminta klarifikasi Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, terkait status kewarganegaraan.

“Bukan memanggil, tapi mungkin kita akan mempertimbangkan untuk berkomunikasi, karena harus didengar juga kan,” ujar Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

Cahyo menuturkan, hal itu dilakukan agar Kemenkumham mendapat informasi yang komprehensif terkait status kewarganegaraan Orient.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa mengambil keputusan tanpa melihat seluruh fakta dan informasi.

Akan tetapi, Cahyo belum dapat memastikan kapan pihaknya bakal berkomunikasi dengan Orient.

Sejauh ini, Ditjen AHU bersama Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait lainnya masih melakukan penelahaan dokumen.

“Kita lihat ada dokumen ini, ada surat kedutaan, itu yang kita crosscheck dulu, ada tahapannya, itu yang kita cek dulu,” ujar Cahyo.

“Karena sampai sekarang pun kita belum lihat suratnya itu. Artinya beredar memang tapi kan itu fotokopi, kan kita enggak tahu, kita enggak bisa bilang itu adalah benar,” sambung dia.

Cahyo menambahkan, pihaknya juga sedang mempelajari mekanisme pemberian kewarganegaraan Amerika Serikat (AS).

ia pun belum mau berandai-andai mengenai nasib Orient apabila terbukti menjadi warga negara AS.

Adapun polemik status kewarganegaraan Orient bermula ketika Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, NTT, menerima surat balasan dari Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta, yang menyatakan bahwa Orient adalah warga negara AS.

Menanggapi hal tersebut, pihak KPU Sabu Raijua mengatakan, saat mendaftar sebagai peserta pilkada di daerah itu, Orient menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) warga negara Indonesia dan beralamat di Kota Kupang.

Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Orient sudah tercatat di sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997 sampai saat ini.

Sementara, menyoal kepemilikan paspor AS, Zudan menuturkan, Orient mengaku membuatnya tanpa melepas status WNI.

Berkaca dari kasus tersebut, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengungkapkan, seorang WNI tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda.

Sementara, apabila seorang WNI memiliki memiliki kewarganegaraan lain, statusnya sebagai WNI akan gugur.

"PP Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 31 ayat 1 huruf g. Demikian juga di UU Kewarganegaraan di Pasal 23 huruf H. Kalau negara lain seperti AS mengakui dwikewarganegaraan," tutur Hikmahanto ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (4/2/2021).

Mengacu pada Pasal 23 huruf h UU Kewarganegaraan, salah satu hal yang membuat seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah karena mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.