Soal Subsidi Pupuk Akan Dikurangi, Begini Tanggapan Wakil Ketua DPR

KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menjawab isu subsidi pupuk yang akan dikurangi. Menurutnya, persoalan pertanian selama ini tidak hanya terfokus pada soal pupuk, tapi juga produktivitas petani dan lahan.

Sebab, katanya, banyak lahan di daerah yang tidak lagi bisa menghasilkan padi atau jagung lebih baik karena penggunaan pupuk yang terlalu banyak, sehingga harus direvitalisasi.

Oleh karena itu, dia pun meminta persoalan tersebut harus dikaji lebih mendalam. Pasalnya persoalan pertanian tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian saja.

“Diperlukan kolaborasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengingat persoalan industri pupuk berada di bawah Kementerian BUMN,” ujar Gobel dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

Dia mengatakan itu usai mengikuti Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi IV, Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi XI DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Menteri Keuangan, di Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Lebih lanjut, Rachmat mengatakan bahwa kajian pengurangan subsidi pupuk juga perlu melibatkan Kementerian Keuangan. Sebab, hal ini menyangkut persoalan fiskal keuangan dan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk.

“Juga, dengan Kementerian ESDM yang menyangkut suplai gas dalam produksi pupuk,” katanya.

Untuk itu, kata Rachmat, menyelesaikan masalah pupuk subsidi bukan hanya penanganan pupuk subsidinya saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian secara komprehensif.

“Itu yang harus kita pikirkan ke arah sana untuk mewujudkan ketahanan pangan,” tegas Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut.

Rachmat mengatakan, meski merekomendasikan adanya kajian dan persiapan mendalam terkait rencana pengurangan subsidi pupuk, tapi hal ini bukan untuk menghapuskan subsidi pupuk untuk petani.

“Memang, kalau sebetulnya saya melihat apakah mungkin kita buat secara terencana agar subsidi pupuk itu pelan-pelan dikurangi bukan dihapuskan. Tentu, ini memerlukan suatu kajian tentunya dan juga kesiapan,” sebutnya.

Lewat Pertemuan Konsultasi ini, DPR bersama pemerintah berharap dapat menyelesaikan masalah subsidi pupuk yang telah berlarut-larut berlangsung ini.

Dengan begitu, tidak ada lagi petani yang tidak dapat pupuk bersubsidi secara merata sehingga menyebabkan jatuhnya harga komoditas pertanian, terlebih di masa pandemi.

“Ini yang coba saya lakukan dengan diskusi ini dan kita mengupayakan bagaimana agar bisa memecahkan persoalan ini. Supaya, di masa pemerintahan ini masalah klasik tentang pupuk ini bisa kita pecahkan,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Rachmat, masalah pangan sudah menyangkut permasalahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sendiri.

Perlu diketahui, data dari Kementerian Keuangan menyebut, anggaran subsidi pupuk konsisten naik sejak 2014 hingga 2019.

Pada 2014, pemerintah mengalokasikan Rp 21,04 triliun. Hingga 2019, anggarannya telah naik menjadi Rp 34,3 triliun.

Dengan begitu, dalam kurun waktu lima tahun tersebut, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk subsidi pupuk sekitar Rp 175 triliun.