[POPULER NASIONAL] Penjelasan Polri soal Meninggalnya Maaher At-Thuwailibi | Dugaan Pengamat soal Insentif Jokowi kepada Partai yang Tolak Revisi UU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi mengenai meninggalnya Soni Eranata atau Maaher At-Thuwailibi mennjadi yang paling dicari oleh para pembaca Kompas.com pada Selasa (9/2/2021).

Maaher merupakan tersangka dalam kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA di media sosial.

Sejumlah artikel tentang meninggalnya Maaher masuk ke dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com.

Adapun artikel tentang penjelasan polri mengenai meninggalnya Maaher di Rutan Bareskrim Polri menjadi berita yang paling banyak dibaca di desk nasional Kompas.com.

Selain itu, perbincangan mengenai revisi Undang-undang (UU) No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu juga masih menarik minat pembaca Kompas.com.

Artikel yang berisikan analisis Deirektur Eksekutif Infikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi soal kemungkinan adanya insentif yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada partai-partai yang menolak revisi UU Pemilu juga menarik minat pembaca Kompas.com.

Artikel yang berisikan analisis Burhanudin itu juga masuk ke dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com.

Berikut paparannya:

1. Penjelasan Polri soal meninggalnya Maaher At-Thuwailibi

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan, Soni Eranata atau Maaher At-Thuwailibi meninggal dunia di Rutan Bareskrim Polri dengan status tahanan Kejaksaan Agung.

Sebab, berkas perkara Maaher sudah masuk pelimpahan tahap dua ke Kejaksaan sejak beberapa waktu lalu.

"Jadi perkara Ustaz Maaher ini sudah masuk tahap dua dan menjadi tahanan jaksa," kata Argo dalam keterangannya, Selasa (9/2/2021).

Ia mengatakan, sebelum pelimpahan tahap dua, Maaher memang sempat mengeluh sakit.

Selengkapnya baca juga: Penjelasan Polri soal Maaher At-Thuwailibi Meninggal di Rutan Bareskrim

2. Dugaan pengamat soal insentif Jokowi kepada partai yang tolak revisi UU Pemilu

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi menduga ada insentif yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada partai-partai yang menolak pembahasan revisi Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebab, menurut Burhanudin, partai-partai tersebut telah mendukung pemerintah dengan tak membahas revisi UU Pemilu.

Selain itu, Burhanuddin mengatakan, politik merupakan sesuatu yang rasional dan politisi kerap digerakkan oleh insentif yang juga rasional.

Menurut Burhanudin, insentif paling nyata dalam hal dukungan terhadap sikap pemerintah yang menolak revisi UU Pemilu ialah jatah menteri partai koalisi yang tidak berkurang.

Selengkapnya baca juga: Pengamat Duga Ada Insentif dari Jokowi kepada Partai yang Tolak Revisi UU Pemilu Dilanjutkan