Netgrit Dukung Pilkada Digelar 2022 dan 2023, Ini Alasannya

Pernyataan ini disampaikan Hadar terkait wacana DPR yang ingin menormalkan jadwal pilkada dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Saya kira ini satu gagasan atau upaya yang baik," kata Hadar kepada Kompas.com, Senin (8/2/2021)

"Karena apa? kalau kita tidak mengubahnya, berarti nanti 2024 ada pemilihan pilkada seluruh Indonesia serentak nasional yang sebetulnya pemilihannya itu di tahun yang sama itu ada pemilu nasional juga," ujar dia.

Hadar mengatakan, pelaksanaan pilkada pada 2024 bersamaan dengan pemilu nasional akan menambah beban kerja bagi penyelenggara pemilu.

Ia menilai, pelaksanaan pemilu semacam itu akan membuat beberapa persiapan pemilu dan pilkada menjadi tumpang tindih.

"Cukup merepotkan, karena kan penyelenggarannya sama saja KPU dan Bawaslu pengawasnya," ucap mantan komisioner KPU ini.

Hadar juga menilai beban kerja yang terlalu besar untuk penyelenggara akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

"Kualitas penyelenggaraan juga akan buruk," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, di dalam draf revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), ada usulan agar pelaksanaan pilkada akan dilangsungkan pada 2022 dan 2023.

"Ya kalau di draf RUU Pemilu kita memang seperti itu ya, 2024 rencana pilkada diserentakkan itu dinormalkan. Jadi 2022 ada pilkada, 2023 ada pilkada, dan nanti kalau diserentakkan itu di 2027 pilkada," kata Saan saat dihubungi, Senin (25/1/2021).

Nantinya, pelaksanaan Pilkada serentak dalam RUU Pemilu ini akan dilangsungkan pada 2027.

Untuk daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2020, mereka akan dipimpin oleh pelaksana tugas kepala daerah selama dua tahun. Sebab, masa jabatan kepala daerah terpilih akan berakhir pada 2025, namun pilkada akan dilangsungkan serentak pada 2027.

"Yang (Kepala daerah masa jabatan habis) 2025 nunggu (Pilkada) 2027 ya, plt dua tahun," ujarnya.

Adapun untuk kepala daerah hasil Pilkada 2022, akan mengakhiri masa jabatannya sampai terpilihnya kepala daerah di Pemilu daerah 2027.

"Pilkada 2023 ke 2028 tetap ikut Pilkada 2027. Tidak ada masa jabatan dikurangi sehingga Itu akan pembahasan," ujarnya.

Namun, kini beberapa fraksi di DPR justru berbalik tidak ingin melakukan revisi UU Pemilu.