Salin Artikel

Ketua DPP Pastikan PDI-P Dorong Pilkada Tetap di 2024, Harap Ada Evaluasi Lapangan

Kendati demikian, ia meminta tetap ada evaluasi pelaksanaan agar Pilkada serentak 2024 berjalan dengan lebih baik.

"Yang pasti, kita tetap melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2015 tentang Pilkada secara konsisten dengan tetap mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan agar Pilkada serentak berikutnya di 2024 bisa berjalan dengan lebih baik," kata Djarot saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/2/2021).

Sementara itu terkait UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Djarot mengatakan perlu dilakukan penyempurnaan terkait penghitungan pada pemungutan suara.

Penyempurnaan itu, kata Djarot, perlu dilakukan agar tidak ada lagi para petugas penyelenggara Pemilu kelelahan seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

"Untuk UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu perlu dilakukan penyempurnaan agar tidak terulang lagi kejadian kelelahan dari penyelenggara dalam penghitungan hasil Pemilu," ujarnya.

Oleh karena itu, dia berpendapat perlu adanya komunikasi yang dibangun dengan baik di antara Fraksi di DPR.

Selain itu, Djarot juga mengusulkan perlu adanya penelitian yang mendalam untuk menyempurnakan sistem Pemilu 2024.

Sebelumnya, PDI-P bersama dengan dua partai lain yaitu PKB dan Gerindra, meminta Pilkada serentak tetap dilangsungkan pada 2024 sesuai UU Pilkada.

Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, persoalan Pilkada serentak selama ini cenderung lebih pada aspek pelaksanaan, bukan substansi peraturan perundangan-undangan.

Untuk itu, ia meminta, Pilkada serentak tetap dilakukan pada 2024.

"Atas dasar hal tersebut, sebaiknya Pilkada Serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah," kata Djarot dalam keterangan tertulis, Kamis (28/1/2021).

Sementara itu, pada hari ini Partai Golkar mengubah sikapnya soal wacana revisi Undang-Undang Pemilu. 

Partai berlambang pohon beringin itu kini mengusulkan agar revisi UU Pemilu ditunda.

"Partai Golkar dalam sikap terakhir setelah mencermati dan mempelajari RUU Pemilu, serta melihat situasi saat ini, memutuskan untuk menunda revisi UU Pemilu," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin, saat dihubungi, Senin (8/2/2021).

Nurul menjelaskan, perubahan sikap Partai Golkar itu dilandasi oleh situasi pandemi Covid-19 yang belum memungkinkan untuk menggelar pilkada pada 2022 dan 2023.

Dalam draf revisi UU Pemilu, jadwal penyelenggaraan pilkada akan dinormalisasi dari tahun 2024 menjadi 2022 dan 2023.

"Kami mendukung Pemerintah untuk fokus pada penanganan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi," ujar Nurul.

Dengan demikian, Partai Golkar bergabung dengan tiga partai lainnya yang mendukung Pilkada serentak di 2024.

Sebelumnya, Nurul sempat menyebut partainya ingin pilkada dilaksanakan pada 2022 dan 2023.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/08/12164121/ketua-dpp-pastikan-pdi-p-dorong-pilkada-tetap-di-2024-harap-ada-evaluasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Retno Tekankan Pentingnya Peningkatan Peran ASN Perempuan

Menlu Retno Tekankan Pentingnya Peningkatan Peran ASN Perempuan

Nasional
Ini Tahapan Lanjutan yang Harus Dilalui Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Lolos Tes Tertulis...

Ini Tahapan Lanjutan yang Harus Dilalui Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Lolos Tes Tertulis...

Nasional
Jokowi ke Polisi: Lindungi dan Bantu yang Lemah dan Terpinggirkan dalam Hukum...

Jokowi ke Polisi: Lindungi dan Bantu yang Lemah dan Terpinggirkan dalam Hukum...

Nasional
Jokowi: Pak Kapolri, Pak Panglima, Vaksinasi Covid-19 Harus Kita Selesaikan Secepatnya

Jokowi: Pak Kapolri, Pak Panglima, Vaksinasi Covid-19 Harus Kita Selesaikan Secepatnya

Nasional
Jokowi: Kepuasan Publik Terhadap Bidang Hukum Menurun, Hati-hati

Jokowi: Kepuasan Publik Terhadap Bidang Hukum Menurun, Hati-hati

Nasional
Antisipasi Penyebaran Varian Omicron, Polri Awasi Ketat Pintu Masuk Udara, Laut, dan Darat

Antisipasi Penyebaran Varian Omicron, Polri Awasi Ketat Pintu Masuk Udara, Laut, dan Darat

Nasional
Haji Lulung Alami Serangan Jantung, PPP: Mohon Doa untuk Kesembuhannya

Haji Lulung Alami Serangan Jantung, PPP: Mohon Doa untuk Kesembuhannya

Nasional
Mensos Risma Paksa Tunarungu Bicara, Pimpinan Komisi VIII: Ironis

Mensos Risma Paksa Tunarungu Bicara, Pimpinan Komisi VIII: Ironis

Nasional
Kritik Hillary Lasut, Formappi:Manfaatkan Relasi untuk Kepentingan Pribadi

Kritik Hillary Lasut, Formappi:Manfaatkan Relasi untuk Kepentingan Pribadi

Nasional
Singgung Kewibawaan Polri, Jokowi: Ada Kapolda-Kapolres Baru Datang ke Sesepuh Ormas yang Sering Buat Keributan...

Singgung Kewibawaan Polri, Jokowi: Ada Kapolda-Kapolres Baru Datang ke Sesepuh Ormas yang Sering Buat Keributan...

Nasional
Tim Seleksi: 20 Orang Lolos Seleksi Tertulis dan Psikologi Bakal Calon Anggota Bawaslu

Tim Seleksi: 20 Orang Lolos Seleksi Tertulis dan Psikologi Bakal Calon Anggota Bawaslu

Nasional
Singgung soal Dihapusnya Mural yang Kritik Dirinya, Jokowi: Enggak Mungkin Perintah Kapolri, Kapolda, Kapolres

Singgung soal Dihapusnya Mural yang Kritik Dirinya, Jokowi: Enggak Mungkin Perintah Kapolri, Kapolda, Kapolres

Nasional
Jokowi: Omicron Sudah Masuk ke 29 Negara, Penularannya Diperkirakan 5 Kali Lebih Cepat dari Varian Delta

Jokowi: Omicron Sudah Masuk ke 29 Negara, Penularannya Diperkirakan 5 Kali Lebih Cepat dari Varian Delta

Nasional
Antisipasi Omicron, Menkes Percepat Pemeriksaan Sampel di Lab WGS dari 12 Hari Jadi 5 Hari

Antisipasi Omicron, Menkes Percepat Pemeriksaan Sampel di Lab WGS dari 12 Hari Jadi 5 Hari

Nasional
Resmi Berlaku Hari Ini, WNI-WNA dari Luar Negeri Wajib Karantina 10 Hari Setibanya di Indonesia

Resmi Berlaku Hari Ini, WNI-WNA dari Luar Negeri Wajib Karantina 10 Hari Setibanya di Indonesia

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.