Bakal Bertemu KPU-Bawaslu Bahas Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih, Kemendagri Siapkan Ini

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan, alternatif solusi tersebut akan dibahas dalam koordinasi bersama KPU dan Bawaslu.

"Kementerian Dalam Negeri sudah mempersiapkan beberapa alternatif solusi, untuk dibahas secara bersama," kata Benni kepada Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Namun, Benni enggan mengungkap lebih lanjut alternatif solusi apa saja yang sudah disiapkan Kemendagri untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Ia menilai, baiknya alternatif tersebut dibahas terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan penyelesaian yang terbaik.

"Ada baiknya beberapa alternatif solusi atas permasalahan tersebut dibicarakan dulu, sehingga akan ditemukan penyelesaian yang lebih tepat," ujar dia.

Adapun rapat koordinasi Kemendagri dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dengan KPU dan Bawaslu rencananya baru akan dilaksanakan Kamis (4/2/2021) pagi.

Sebelumnya, Bupati terpilih Sabu Raijua Orient Patriot Riwu Kore disebut berstatus warga negara Amerika Serikat.

Hal itu terungkap setelah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, menerima surat balasan dari Kedubes Amerika di Jakarta.

"Kami sudah menerima surat dari Kedubes Amerika di Jakarta. Kami tanya apakah dia masih warga negara Indonesia atau sudah menjadi warga negara Amerika, dan informasi dari sana benar Orient Riwu Kore warga negara Amerika Serikat,” ungkap Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yudi Tagihuma.

Sebelumnya, kata Yudi, pada bulan Januari 2021 Bawaslu Sabu Taijua telah mengirim surat klarifikasi soal status kewarganegaraan bupati terpilih ke Kedubes Amerika.

Menurut Yudi, cuplikan isi surat dari Kedubes Amerika yang ditandatangani Kepala Bagian Konsuler, Eric M Alexander, adalah sebagai berikut:

"We would like to inform you that Mr Orient Patriot Riwukore is holding a US Citizenship".

Terkait hal itu, Yudi mengatakan, Bawaslu mengaku sudah meminta KPU untuk meneliti secara cermat keabsahan calon sebelum menetapkan sebagai peserta pilkada.