Upaya Kudeta di Tubuh Demokrat, Pengamat: AHY Bukan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, munculnya gerakan yang berupaya untuk mengambil alih kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat terjadi karena ketidakpercayaan beberapa kader terhadap kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut dia, manuver ini muncul karena perbedaan sosok AHY dengan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Popularitas AHY dinilai berbeda jauh dengan SBY.

Sekali pun, AHY merupakan sosok yang disiapkan oleh SBY, tapi dalam pencapaian dan popularitasnya masih kalah jauh dari ayahnya.

"Memang AHY muncul suaranya di survey, tapi kan angkanya jauh jika dibandingkan dengan SBY," kata Qodari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Popularitas SBY, imbuh dia, cukup tinggi pada tahun 2002-2004. Sehingga, pada saat itu SBY dapat membawa Partai Demokrat menjadi pemenang pilpres.

Kondisi itu pun akhirnya berlanjut hingga tahun 2009.

"Nah AHY bukan SBY. Ya memang tentara, tapi dari segi pengalaman, usia, penerimaan publik, jauh dibawah SBY," kata Qodari.

Keresahan sekelompok kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY tersebut, lanjut Qodari juga dipengaruhi oleh dua hal.

Pertama, kegagalan AHY pada kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam.

Kedua, AHY gagal menjadi cawapres di Pilpres 2019 lalu.

"Nah AHY yang terjadi justru 2 kali gagal. Yang pertama gagal di arena pertarungan, yang kedua, gagal masuk arena. Sebagian kader itu meragukan, bahwa AHY bisa mendongkrak suara Partai Demokrat," ujar Qodari.

Keresahan itu, menurut Qodari, yang membuat beberapa kader partai berlambang mercy itu akhirnya melihat sosok Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai calon pemimpin baru Partai Demokrat.

Sebab mereka khawatir jika AHY tetap memimpin Partai Demokrat, perolehan suara partai itu akan semakin melorot pada tahun 2024 nanti.

Lebih jauh, Qodari berpendapat bahwa selama upaya penggantian kepemimpinan dilakukan secara konstitusi partai, yakni sesuai AD/ART yang berlaku untuk menjalankan Konfrensi Luar Biasa (KLB) maka sah-sah saja dilakukan.

"Sejauh mekanismenya ada di AD dan ART partai, kemudian syarat-syarat (melakukan KLB) terpenuhi, ya maka itu (sesuai) konstitusional," pungkasnya.