Komisi X Gelar RDP dengan Sejumlah Kementerian, Bahas Program Literasi Nasional

Adapun dalam RDP ini dihadiri oleh Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian desa PDTT, Sekjen Kemendagri, Dirjen APTIKA Kemenkominfo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud RI, dan Kepala Perpustakaan Nasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih yang memimpin jalannya rapat mengatakan, rapat dengar pendapat ini merupakan perkembangan dari pertemuan sebelumnya yang digelar 25 November 2020.

“Gerakan literasi ini dimulai tahun 2016 sebagai bagian dari implementasi Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti,” kata Fikri dalam RDP Komisi X secara virtual, Selasa (2/2/2021).

Fikri menjelaskan, literasi secara umum dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, namun deklarasi Praha oleh Unesco tahun 2003 memberikan perluasan makna literasi seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi.

“Bahwa literasi adalah keterampilan berpikir, menggunkan sumber-sumber pengetahuan yang ada baik dalam bentuk cetak, virtual, digital, maupun auditori,” ucap Fikri.

Fikri pun memaparkan bahwa program literasi merupakan program di bawah unit utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yakni gerakan literasi keluarga pada Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan satu guru satu buku Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Kemudian, kata Fikri, pada tahun 2017 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ditunjuk sebagai koordinator program gerakan literasi nasional.

“Sehingga memperkuat sinergi antar unit pelaku gerakan utama literasi nasional dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia,” kata Fikri.

Fikri menuturkan, program literasi tetidak hanya diampu Kemendikbud. Dia meminta Perpustakaan Nasional sesuai tupoksinya juga perlu mendukung peningkatan budaya literasi masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, layanan perpustakaan nasional berbasis teknologi informasi dan komputer serta penguatan kerja sama dengan pembinaan perpustakaan daerah.

Kurangnya akses ketersediaan buku dan keragaman judul buku, menurut Fikri, menjadi salah satu penyebab rendahnya minat membaca masyarakat.

“Kementerian yang memiliki peluang untuk memperluas akses terhadap bacaan adalah Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui penggunaan dana desa yang diperluas untuk membangun perpustakaan desa,” ucap Fikri.

“Peluang ini perlu didukung oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah bergiat dalam mengalokasikan dan merencanakan program terkait peningkatan literasi di daerah,” ujar Polisi PKS ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan, program literasi yang sudah dimulai sejak 2016 belum memberikan hasil yang maksimal dari sisi pencapaian indeks membaca berdasarkan data dari  perpusnas RI.

Oleh karena itu, kata Fikri, Komisi X berinisiatif menyelenggarakan rapat dengar pendapat untuk membahas peningkatan program literasi tersebut.

“Program literasi yang tersebar di beberapa Kementerian beserta anggarannya perlu diatur kembali melalui kerjasama lintas Kementerian atau Lembaga sehingga program dan anggarannya tepat sasaran,” kata Fikri.