Salin Artikel

Politisi Demokrat Sebut Kader yang Diduga Terlibat Kudeta AHY Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan, ada anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang terlibat upaya mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Gambaran tentang kader dan mantan kader, telah disampaikan oleh Mas Ketum AHY pada penyampaian publik. Diduga satu kader aktif adalah anggota DPR dari Partai Demokrat," kata Kamhar, Selasa (2/2/2021).

AHY sebelumnya menyebut, gerakan kudeta itu didalangi oleh lima orang yang terdiri atas seorang kader aktif, seorang kader nonaktif, dua orang mantan kader, dan seorang pejabat pemerintah.

Kamhar mengatakan, kader yang terindikasi menjadi motor dari aksi tersebut akan menjadi ranahnya Mahkamah Partai dan Dewan Kehormatan Partai.

Menurut Kamhar, kader yang terlibat dalam upaya kudeta itu telah melakukan pelanggaran berat dan harus dipecat.

"Tentunya ini masuk jenis pelanggaran super berat dengan bersama-sama orang luar merongrong kepemimpinan partai dan melemahkan partai. Tindakan tegas pemecatan menjadi keharusan," ujar dia.

Kamhar menambahkan, dinamika dalam suatu organisasi memang sebuah kewajaran, tetapi tetap ada batas-batas aturan yang harus dipedomani.

"Bukan melakukan gerakan inkonstitusional, apalagi menggerogoti partai dari dalam," kata Kamhar.

Diberitakan sebelumnya, AHY menyebut ada gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat yang melibatkan kalangan internal dan eksternal Partai Demokrat.

AHY mengatakan, gerakan tersebut berupaya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat melalui kongres luar biasa untuk selanjutnya menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/13170481/politisi-demokrat-sebut-kader-yang-diduga-terlibat-kudeta-ahy-anggota-dpr

Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke