Moeldoko Disebut Ingin Kudeta Demokrat Untuk Jadi Capres, PDI-P: Urusan Pilpres Masih Jauh

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, masih terlalu dini untuk mengaitkan isu 'kudeta' di Partai Demokrat dengan pencalonan presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Djarot menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ingin merebut partai tersebut untuk dijadikan kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

"Urusan pilpres masih jauh, lebih baik energi kita fokuskan untuk penanganan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi rakyat," kata Djarot saat dihubuhngi, Selasa (2/2/2021).

Menurut Djarot, sebaiknya energi para elite partai politik dan pemerintahan tidak selalu ditujukan untuk kepentingan Pilpres 2024.

Sebab, kata Djarot, pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya terkendali dan kondisi ekonomi pun masih terpuruk.

"Adalah naif dan tidak bijak apabila energi positif elite partai dan pemerintahan selalu ditujukan ke arah konstentasi persaingan di Pilpres 2024, sedangkan pandemi belum bisa dikendalikan secara baik dan ekonomi rakyat masih terpuruk," kata dia.

Di samping itu, Djarot mengatakan, isu perebutan kekuasaan di tubuh Partai Demokrat sebagai bentuk kekhawatiran yang berlebihan.

Djarot mengatakan, konsolidasi internal partai merupakan tanggung jawab seorang ketua umum partai.

"Menurut saya itu halusinasi dan keakhawatitan yang berlebihan. Masalah konsolidasi internal partai adalah tanggung jawab utama dari ketum partai," kata Djarot.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat secara inkonstitusional.

AHY mengatakan, gerakan tersebut melibatkan seorang pejabat pemerintah yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo.

Ketua Bidang Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky mengungkapkan, sosok pejabat yang dimaksud adalah Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).