Salin Artikel

Isu Kudeta di Demokrat: Tudingan AHY dan Terseretnya Nama Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan yang ingin mengambil alih posisi ketua umum partainya secara paksa.

AHY menuding ada pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo yang terlibat dalam gerakan "kudeta" tersebut.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Dalam konferensi pers, AHY tidak menyebut nama pejabat yang dimaksud. Namun, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis.

"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," kata Herzaky menambahkan.

AHY mengungkapkan, gerakan kudeta itu didalangi oleh lima orang, salah satunya sosok yang ia sebut sebagai pejabat pemerintah.

Empat orang lainnya berasal dari Partai Demokrat, yakni seorang kader aktif, kader yang sudah enam tahun tidak aktif, mantan kader yang sudah sembilan tahun dipecat, dan satu mantan kader yang keluar dari partai sejak tiga tahun lalu.

AHY mengatakan, upaya kudeta tersebut rencananya dilakukan melalui kongres luar biasa (KLB). Ia menyebut sejumlah kader Partai Demokrat telah dihubungi dan diajak untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat.

"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," kata AHY.

Senada dengan pernyataan Herzaky, AHY menyebutkan, kudeta di Partai Demokrat itu akan dijadikan sebagai kendaraan politik bagi Pemilu 2024.

Kendati demikian, AHY menegaskan, kadernya tetap solid. Ia mengaku telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang.

Menurut AHY, seluruh pimpinan di tingkat daerah patuh pada kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat.

"Insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang, serta para kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah Tanah Air," ujar dia.

Respons Moeldoko

Menanggapi hal tersebut, Moeldoko meminta Partai Demokrat tidak dengan mudah menuding Istana. Ia juga mengingatkan agar Demokrat tak mengganggu Presiden Joko Widodo.

"Jangan sedikit-sedikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan, sekali lagi jangan sedikit-sedikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," kata Moeldoko melalui konferensi pers virtual, Senin malam.

"Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu, ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar," imbuh dia.

Panglima TNI era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menyebut Presiden Jokowi tak tahu-menahu soal isu ini. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi urusannya semata.

Moeldoko menduga, isu kudeta di tubuh Partai Demokrat berangkat dari foto-foto saat ia menerima sejumlah tamu. Ia mengaku kerap menerima tamu.

Moeldoko tak menyebutkan secara detail tamu yang ia maksud. Namun, ia hanya menyebut bahwa tamu itu datang berbondong dan membicarakan banyak hal, terutama situasi terkini.

"Saya sih sebetulnya prihatin melihat situasi itu karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat, begitu. Terus muncul isu itu," ucapnya.

"Mungkin dasarnya foto-foto, ya ada dari orang Indonesia timur, dari mana-mana kan pengin foto sama saya, ya saya terima saja, apa susahnya," kata Moeldoko.

Ia mengaku tak mempersoalkan digulirkannya isu ini. Namun, ia menyebut bahwa seorang pemimpin harus kuat dan tidak mudah terombang-ambing.

"Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing," ujar Moeldoko.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/07024771/isu-kudeta-di-demokrat-tudingan-ahy-dan-terseretnya-nama-moeldoko

Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke