Tiga Poin Jawaban Moeldoko atas Tuduhan Pengambilalihan Partai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan keterangan pers secara virtual, pada Senin (1/2/2021) malam.

Keterangan itu menjawab pernyataan petinggi Partai Demokrat tentang dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan partai tersebut dari luar.

Moeldoko tidak panjang lebar. Ia menyampaikan tiga poin pernyataan.

Poin yang disampaikan yakni soal keterkaitan Istana dengan tuduhan Partai Demokrat, awal mula isu dugaan pengambilalihan kepemimpinan muncul dan sindiran kepada petinggi partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Minta Istana tak dikaitkan

"Teman-teman sekalian, sebenarnya saya masih diam-diam saja sih. Menunggu besok apa gitulah. Karena saya tak perlu reaktif dalam hal ini gitu," ujar Moeldoko, saat membuka keterangan pers, Senin.

Ia lantas menegaskan inti pernyataannya. Yang pertama, Moeldoko meminta Partai Demokrat tidak menghubung-hubungkan isu upaya pengambilalihan kepemimpinan dengan pihak Istana.

Ia juga meminta Partai Demokrat tidak mengganggu Presiden Joko Widodo.

"Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini ya, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit2 Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," tutur Moeldoko.

"Sebab beliau dalam hal ini tak tahu sama sekali. Tak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Itu urusan saya, Moeldoko ini. bukan sebagai (Kepala) KSP," tegasnya.

Berawal dari foto bersama

Moeldoko lantas menceritakan kronologi peristiwa yang diduga menjadi penyebab namanya dituding sebagai salah seorang yang ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat.

Menurut Moeldoko, tudingan kepada dirinya kemungkinan berdasar dari sejumlah foto yang menunjukkan kebersamaannya dengan sejumlah orang.

Moeldoko tidak menyebut secara jelas identitas orang-orang tersebut. Hanya saja, orang-orang itu datang kepadanya dan menceritakan persoalan di Partai Demokrat.

"Mungkin dasarnya foto-foto. Ya Orang ada dari Indoensia timur ada dari mana-mana kan datang ke sini mungkin pengin foto sama saya. Ya saya terima saja. Apa susahnya," ujar Moeldoko.

"Jadi ceritanya begini teman-teman sekalian. Beberapa kali banyak tamu berdatangan. Dan saya orang yang terbuka. Saya mantan panglima TNI tapi saya tidak memiliki batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam," lanjutnya.

Moeldoko mengungkapkan bahwa sejumlah orang datang menemuinya. Ia menerima para tamu tersebut tetapi menyebut tidak tahu perihal maksud kedatangan mereka.

"Berbondong-bondong ya kita terima. Konteksnya apa saya juga enggak mengerti. Dari obrolan-obrolan itu biasanya saya awali dari pertanian karena memang saya suka pertanian," tuturnya.

"Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi. Ya saya dengarkan saja. Begitu," kata Moeldoko.

Moeldoko menyebut dirinya banyak mendengarkan penuturan para tamu. Dia pun mengaku prihatin dengan situasi yang mereka hadapi.

"Saya sih sebetulnya prihatin ya dengan situasi itu. Sebab saya juga bagian yang mencintai (Partai) Demokrat," ujarnya.

Setelah pertemuan itu, Moeldoko menyebut muncul berbagai isu tentang Partai Demokrat.

Menurut Moeldoko, kesediaannya dalam menerima tamu dan berfoto bersama menunjukkan bahwa dirinya yang seorang jenderal tidak punya batas dengan siapapun.

"Ya Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan itu ya silakan saja. Saya tidak keberatan," tambahnya.

Sindiran soal pemimpin harus kuat

Mengakhiri keterangan pers, Moeldoko menyampaikan saran kepada petinggi Partai Demokrat. Menurutnya, seorang pemimpin partai harus menjadi pribadi yang kuat.

"Saran saya, jadi seorang pemimpin harus pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan (terbawa perasaan). Jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya," tegas Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu pun memberikan sindiran tentang loyalitas anak buah dalam sebuah partai.

Apabila pemimpin ingin anak buah tidak pergi dari partai, dia menyarankan mereka agar dijaga hingga tak bisa bergerak.

"Ya kalau anak buahnya tidak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol saja kali ya," katanya.

Ia pun memberikan tanggapan soal isu pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut datang dari luar atas arahan dirinya.

Menurut Moeldoko, istilah kudeta lebih tepat jika terjadi dari dalam partai itu sendiri.

"Kalau ada istilah kudeta itu adalah dari dalam. Masa kudeta dari luar," ungkap Moeldoko.

Diberitakan sebelumnya, kemunculan nama Moeldoko sebagai orang yang diduga ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat berawal dari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AYH menyatakan, ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers melalui akun YouTube Agus Yudhoyono pada Senin (1/2/2021), seusai mengadakan rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY, Senin.

AHY menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut.

"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhomat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY.

AHY menuturkan, upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu ia ketahui setelah menerima laporan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, maupun cabang.

Setelah pernyataan AHY, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjawab teka-teki siapa sosok yang disebut dalam konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Senin (1/2/2021) siang.

Pada Senin malam, Herzaky akhirnya angkat bicara terkait nama dari sosok tersebut. Nama yang dimaksud ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin malam.